Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 4 Tahun 2016. Pada setiap penerbitan Jurnal Legislasi Indonesia, redaksi berusaha untuk memuat artikel-artikel yang kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 4 Tahun 2016 memuat 10 (sepuluh) artikel yang menyajikan berbagai kajian.

Jurnal edisi kali ini diawali dengan artikel yang membahas mengenai polemik pengujian peraturan daerah. Dalam artikel ini penulis membandingkan antara kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Kehakiman, dengan kewenangan executive review berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Masih bertemakan mengenai pemerintah daerah, artikel berikutnya membahas mengenai politik hukum pembentukan perangkat daerah. Dalam artikelnya Penulis memaparkan analisanya terkait pembentukan perangkat daerah tersebut, sebagai bentuk tanggapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Analisa mengenai putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tema berikutnya yang diusung dalam salah satu artikel Jurnal. Dalam artikelnya Penulis mempertanyakan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dan bagaimana keberadaan serta daya laku dari semua peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari UU Sumber Daya Air tersebut terutama peraturan pemerintah yang diundangkan setelah sidang di Mahkamah Konstitusi berakhir. Topik hangat mengenai penggandaan uang yang baru-baru ini terjadi juga menjadi pembahasan dalam salah satu tulisan Jurnal. Penulis mengaitkan tindak pidana penggandaan uang ini dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bagaimana pengaturannya dan bagaimana pula cara pembuktiannya.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14 Nomor 1 Tahun 2017. Pada setiap penerbitan Jurnal Legislasi Indonesia, redaksi berusaha untuk memuat artikel-artikel yang kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14 Nomor 1 Tahun 2017 memuat 10 (sepuluh) artikel yang menyajikan berbagai kajian.

Artikel pertama dalam Jurnal edisi kali ini mengangkat tema mengenai kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang yang dikaitkan dengan dampaknya pada keamanan negara dalam era perda­gangan bebas internasional. Dalam artikel ini, dibahas mengenai bagaimana penanganan kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang di Indonesia, lembaga-lembaga yang menangani kejahatan terse­but, dan kemudian dibandingkan dengan penanganan kejahatan narkotika di dunia internasional.

Dilanjutkan dengan artikel yang membahas mengenai pengadilan perikanan yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dimana Undang-Undang tersebut saat ini akan dilakukan perubahan. Artikel ini menyajikan berbagai permasalahan, kendala, dan hambatan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang terse­but setelah 10 tahun lebih berlaku.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 3 Tahun 2016. Pada penerbitan edisi ini redaksi telah berusaha untuk memuat artikel-artikel yang telah kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 3 Tahun 2016 memuat 10 (sepuluh) artikel yang menyajikan berbagai kajian.

Artikel pembuka pada Jurnal edisi kali ini mengangkat tema mengenai pemilihan Kepala Daerah yang demokratis berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013. Dalam artikel ini penulis mempertanyakan mengenai frasa demokratis yang dianggap menimbulkan polemik di dalam penerapannya, apakah maknanya bahwa Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau ada cara-cara lain. Artikel berikutnya membahas mengenai fungsi legislasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Artikel ini memandang perlunya penguatan fungsi legislasi dari DPD, sehingga DPD tidak hanya sekedar menjadi co-legislator bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penjatuhan pidana mati pada terpidana kasus bandar narkoba; Freddy Budiman juga menjadi tema yang diangkat dalam salah satu artikel Jurnal edisi kali ini. Di sini disoroti mengenai penjatuhan hukuman mati bagi bandar narkoba di Indonesia dan hukuman mati bagi bandar narkoba ditinjau dari aspek hak asasi manusia. Kemudian dibahas pula mengenai kedaulatan hukum di Indonesia pada masa transisi. Kedaulatan hukum di masa transisi ini menjadi penting karena akan menentukan arah penegakan hukum di Indonesia, apakah akan berjalan lebih baik atau akan kembali ke masa lalu yang kelam.

Indonesia adalah salah satu negara hukum yang menganut sistem parlemen bikameral, sehingga dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangannya juga harus mengacu pada prinsip-prinsip bicameralisme. Salah satu artikel dalam Jurnal kali ini membahas mengenai bagaimana proses checks and balances dalam pembentukan undang-undang di 5 (lima) negara kesatuan, yang salah satunya adalah Indonesia. Masih terkait dengan Indonesia sebagai negara hukum, selanjutnya dibahas pula mengenai pentingnya penguatan kesadaran berkonstitusi rakyat Indonesia. Konstitusi sebagai hukum dasar utama dan merupakan hasil representatif kehendak seluruh rakyat, haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip yang timbul adalah bahwa setiap tindakan, perbuatan, dan/atau aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi tidak boleh bertentangan dengan basic rights dalam konstitusi itu sendiri.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 1 Tahun 2016. Pada penerbitan edisi ini redaksi telah berusaha untuk memuat artikel-artikel yang telah kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 1 Tahun 2016 memuat 10 (sepuluh) artikel yang menyajikan berbagai kajian.

Diawali dengan artikel yang membahas mengenai polemik seputar praktek rangkap jabatan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembahasan dalam artikel ini bukan hanya terbatas pada persoalan belum banyak aturan perundang-undangan yang mengatur perihal rangkap jabatan tersebut, tetapi juga menyangkut etika moral dan kultur birokrasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Artikel selanjutnya mengulas mengenai proses pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia. Hal-hal yang disoroti dalam artikel ini yaitu terkait permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia antara lain adalah biaya yang mahal, golongan putih (golput), dan penetapan daftar pemilih tetap.

Tema-tema mengenai Pemerintahan Daerah juga masih menjadi tema favorit dalam Jurnal kali ini. Diantaranya yaitu mengenai dinamika pengaturan pertambangan minerba di Indonesia, kewenangan pusat dan daerah di bidang pertambangan minerba dalam perspektif hak menguasai negara, serta implikasi pengambilalihan kewenangan pertambangan minerba oleh pusat dari daerah kabupaten/kota, pola distribusi urusan Pemerintah Daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian kewenangan pada Desa dalam konteks otonomi daerah, serta pembahasan mengenai dilematika organisasi dan tata kerja Badan Pelayanan Izin Terpadu di Kota Padang Sidempuan.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 2 Tahun 2016. Pada penerbitan edisi ini redaksi telah berusaha untuk memuat artikel-artikel yang telah kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 2 Tahun 2016 memuat 10 (sepuluh) artikel yang menyajikan berbagai kajian.

Jurnal kali ini diawali dengan artikel yang membahas mengenai batasan pilihan pembentuk undang-undang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan tafsir putusan Mahkamah Konstitusi. Artikel ini mempertanyakan mengapa suatu undang-undang yang telah di bahas bersama dan disetujui oleh DPR dan Presiden dan pembentukannya telah sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi karena ketentuan-ketentuan didalam suatu undang-undang dianggap bertentangan (inkonstitusional) dengan UUD 1945.

Artikel selanjutnya mengangkat tema mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, yang membahas mengenai kesiapan kelembagaan dan regulasi pendukung sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai refleksi tahun kedua masa berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, dibahas pula mengenai dampak pemberian remisi bagi narapidana kasus narkotika terkait dengan putusan pidana yang dijatuhkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 12 Nomor 3 Tahun 2015. Pada penerbitan ini redaksi telah berusaha untuk memilih artikel-artikel yang telah kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan bagi suatu jurnal ilmiah.

Pada penerbitan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 12 Nomor 3 Tahun 2015 ini memuat artikel mengenai: Pengaturan  Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kriminalisasi Perbuatan Pengayaan Diri Pejabat Publik secara Tidak Wajar (Illicit Enrichment) dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC) dan Implementasinya di Indonesia, Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden, Kekuasaan Presiden dalam Mengeluarkan Perppu, Mengkaji Substansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Hakikatnya sebagai Hukum Dasar Tertulis, Paradigma Baru Sistem Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, E-Budgeting dalam Keuangan Negara dan Keuangan Daerah, Kedudukan dan Peranan Peraturan Desa dalam Kerangka Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Perundang-undangan terkait, Kebijakan Desentralisasi untuk Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Memaksimalkan Peran Serta Masyarakat untuk Memberantas Korupsi.

Pada Jurnal Legislasi Indonesia Volume 12 Nomor 3 Tahun 2015 redaksi mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada, Bapak Prof.Dr. Guntur Hamzah, S.H.,M.H., Bapak Dr. Suhariyono, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H.,M.H., yang telah turut berpartisipasi sebagai pembaca ahli (Mitra Bestari).

Saran dan kritik pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan isi Jurnal Legislasi Indonesia serta sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan dari pembaca sangat kami harapkan.

Download