Web Analytics
HARMONISASI RPP PELAKSANAAN UU HPP BIDANG PAJAK PENGHASILAN

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II menyelenggarakan rapat pleno pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Bidang Pajak Penghasilan (RPP Pelaksanaan UU HPP di Bidang PPh). Mengingat masih dalam kondisi pandemi Covid-19, pleno diselenggarakan secara virtual melalui video conference, Jumat (21/01/2022).

Pleno dipimpin oleh Unan Pribadi, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II. Pemerintah Indonesia menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial. Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian diperlukan strategi konsolidasi fiskal dimana diantaranya adalah peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian kebijakan di berbagai bidang, salah satunya adalah mengenai pajak penghasilan.

Pembahasan ini dihadiri oleh berbagai Kementerian dan Lembaga terkait. Diantaranya adalah perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia.