Web Analytics
PENGHARMONISASIAN RPP PUPN

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta – Unan Pribadi, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II memimpin rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (RPP PUPN). Mengingat masih dalam kondisi pandemi Covid-19, pleno diselenggarakan secara daring melalui video conference, Selasa (18/01/2022).

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bertugas mengurus piutang negara yang diserahkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, termasuk piutang dari eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Rapat Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPP) tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) ini dilaksanakan sebagai wadah diskusi yang melibatkan para Pemangku Kepentingan (Stakeholder) terkait, agar nantinya dilahirkan suatu Peraturan Perundang-undangan tentang Pengurusan Piutang Negara yang tepat.

Pembahasan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahkamah Agung, Sekretariat Kabinet, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan Otoritas Jasa Keuangan.