Web Analytics
HARMONISASI 3 RPERPRES TUNJANGAN JAFUNG KEMENPANRB

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I menyelenggarakan rapat pleno pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan 3 (tiga) Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pleno diselenggarakan secara virtual melalui video conference, Senin (17/01/2022) mengingat masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Ketiga rancangan peraturan tersebut adalah Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asesor dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur. Pembahasan dipimpin oleh perwakilan dari Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Alpius Sarumaha.

Agar menghasilkan pembahasan yang komprehensif, dalam pleno ini mengundang Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum serta Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara. Selain itu, hadir pula Asisten Deputi Manajemen Kinerja dan Kesejahteraan SDM Aparatur dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.