Web Analytics
PAK PENYUSUNAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan rapat Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI). Mengingat masih dalam kondisi pandemi Covid-19, rapat diselenggarakan secara virtual melalui video conference, Jumat (14/01/2022). Pembahasan kali ini dipimpin oleh Radita Adjie.

Adanya aturan tertulis untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan HPI telah lama dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang mendesak untuk direalisasikan mengingat adanya perbedaan yang prinsipil dalam hal politik hukum negara kita pasca Perubahan UUD 1945. Aturan tertulis ini diperlukan juga sebagai pedoman bagi para hakim di pengadilan dalam menangani perkara perdata lintas Negara yang selama ini masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hadir dalam pembahasan ini dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian/Lembaga yang juga turut hadir dalam pembahasan yaitu Kementerian Sekretariat Negara, Mahkamah Agung, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri. Hadir pula sejumlah tenaga ahli seperti Yu Un Oppusunggu dan Lita Arijati dari Universitas Indonesia, Bayu Seto dari Universitas Jember, serta Tresnawati dari Universitas Maranatha.