Web Analytics
RAPAT KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT DI PROVINSI JAMBI

Berita/Kegiatan DJPP

 

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menjadi Narasumber pada Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait di Daerah yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi pada hari Kamis (17/06/2021). Menggunakan metode hybrid Aula di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi dan secara virtual video conference, Andriana Krisnawati, S.H.,M.H (Kepala Subdirektorat Standardisasi dan Bimbingan Perancang Peraturan Perundang-undangan) selaku narasumber pada kegiatan tersebut menjelaskan materi berjudul: “Eksistensi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia”. Dalam paparannya, Ibu Andriana Krisnawati, S.H.,M.H menjelaskan keterkaitan antara Hak Asasi Manusia dan pentingnya pengharmonisasian dalam proses pembentukan peraturan daerah. 

Asas utama Hak Asasi Manusia meliputi asas equity – kesamaan yang meliputi non diskriminasi, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses pada sumber daya publik, dan partisipasi; asas dignity – harkat dan martabat yang meliputi kebebasan, kebebasan untuk memilih, dan otonomi; serta asas humanity – kemanusiaan yang meliputi penghormatan pada hak orang lain, saling menghormati, dan solidaritas. Adapun dasar hukum pengharmonisasian rancangan peraturan daerah adalah Pasal 58 Ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi” yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ibu Andriana Krisnawati, S.H.,M.H juga menjelaskan terkait aspek yang dilakukan dalam pengharmonisasian adalah aspek konsepsi Peraturan Perundang-undangan, aspek teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan aspek Hak Asasi Manusia.