NO
|
KEBIJAKAN TEKNIS
|
FILE
|
|---|
| 1. |
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01.PP.05.01 Tahun 2016 tentang Pedoman Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah |
|
| 2. |
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03.PP.05.01 Tahun 2016 tentang Pedoman Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah |
|
| 3. |
Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Nomor 38 Tahun 2016 |
|
| 4. |
Surat Nomor PPE.KP.03.03-246 Perihal Penilaian Angka Kredit Perancang Ditjen PP |
|
| 5. |
Surat Edaran Nomor PPE.10.05-836 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara Bagi Perancangn Peraturan Perundang-undangan yang menduduki Jabatan Rangkap di Lungkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan |
|
| 6. |
Surat Edaran Nomor PPE.05.01-322 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia |
|
| 7. |
Surat Edaran Nomor : M.HH-02.KP.03.04 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia |
|
| 8. |
Surat Edaran Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.219.PP.01.03 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bagi Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai kantor Wilayah, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan |
|
| 9. |
Surat Nomor PPE.KP.04.01-609 Perihal Permintaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya untuk ditempatkan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan |
|
| 10. |
Surat Edaran Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.03-04 tahun 2011 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Bagi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan |
|
| 11. |
Surat Edaran tentang Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pembentukan Hukum di Wilayah pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
|
| 12. |
Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan bagi Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, tim Penilai Kantor Wilayah, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota untuk Penilaian Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya |
|
| 13. |
Pedoman Supervisi Penyelenggaraan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Nomor M.HH.PP.04.02-24 Tahun 2018 |
|
| 14. |
Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Nomor: PPE.PP.04.01-1694 Tahun 2019 |
|
| 15. |
Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2021 |
|
| 16. |
Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah Di Bidang Penataan Ruang Nomor M.HH-02.PP.04.02 Tahun 2021 |
|
| 17. |
Pedoman Pemetaan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundangan-Undangan Nomor: M.HH.3.PP.04.01 Tahun 2021 |
|
