Jurnal dan Artikel
Standar Pelayanan
Rancangan Peraturan
Legi-Aktifitas
Kegiatan Lain
Standar Prosedur
Prolegnas 2015-2019
No | JUDUL RUU | KETERANGAN |
1 | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional | DPR/PEMERINTAH |
2 | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri | DPR/PEMERINTAH |
3 | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) | DPR/PEMERINTAH |
4 | RUU tentang Persandian | DPR/PEMERINTAH |
5 | RUU tentang Rahasia Negara | DPR/PEMERINTAH |
6 | RUU tentang Keamanan Nasional | DPR/PEMERINTAH |
7 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran | DPR/PEMERINTAH |
8 | RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia | DPR/PEMERINTAH |
9 | RUU tentang Konvergensi Telematika | DPR/PEMERINTAH/DPD |
10 | RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara | PEMERINTAH |
11 | RUU tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia | PEMERINTAH |
12 | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman | DPR |
13 | RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi | PEMERINTAH |
14 | RUU tentang Wawasan Nusantara | DPD |
15 | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos | PEMERINTAH |
16 | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua | DPR/DPD |
17 | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah | PEMERINTAH |
18 | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang | DPR |
19 | RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | DPR |
20 | RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum | DPR/PEMERINTAH |
21 | RUU tentang Pertanahan | DPR |
22 | RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD | DPR/PEMERINTAH/DPD |
23 | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik | DPR/PEMERINTAH/DPD |
24 | RUU tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan / Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara | DPR/DPD |
25 | RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah | DPR/Pemerintah |
26 | RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur | DPD |
27 | RUU tentang Provinsi Bali | DPD |
28 | RUU tentang Etika Penyelenggara Negara / RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan | DPR |
29 | RUU tentang Partisipasi Masyarakat | DPD |
30 | RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan | DPD |
31 | RUU Sistem Penyelesaian Konflik Agraria | DPR |
32 | RUU tentang Perkumpulan | DPR/PEMERINTAH/DPD |
33 | RUU tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana | PEMERINTAH |
34 | RUU tentang Hukum Acara Pidana | DPR |
35 | RUU tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan | DPR/PEMERINTAH |
36 | RUU tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM | PEMERINTAH/DPD |
37 | RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | DPR/PEMERINTAH |
38 | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | PEMERINTAH/DPD |
39 | RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI | DPR/PEMERINTAH |
40 | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia | DPR |
41 | RUU tentang Hukum Acara Perdata | PEMERINTAH |
42 | RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat | DPR/DPD |
43 | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme | DPR/PEMERINTAH |
44 | RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana | PEMERINTAH |
45 | RUU tentang Mahkamah Agung | DPR |
46 | RUU tentang Merek | PEMERINTAH |
47 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri | PEMERINTAH |
48 | RUU tentang Ekstradisi (mengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi) | PEMERINTAH |
49 | RUU tentang Paten | PEMERINTAH |
50 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana | PEMERINTAH |
51 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat | DPR |
52 | RUU tentang Jabatan Hakim | DPR |
53 | RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer | PEMERINTAH |
54 | RUU tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas | PEMERINTAH |
55 | RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara | PEMERINTAH |
56 | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan | PEMERINTAH |
57 | RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi | PEMERINTAH |
58 | RUU tentang Balai Harta Peninggalan | PEMERINTAH |
59 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI | DPR |
60 | RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika | DPR |
61 | RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court) | DPR |
62 | RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial | DPR |
63 | RUU tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | DPR |
20 | RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik | DPR/PEMERINTAH/DPD |
65 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya | DPR/PEMERINTAH |
66 | RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan | DPR/DPD |
67 | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia | DPR/PEMERINTAH |
68 | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan | DPR/PEMERINTAH |
69 | RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan | DPR |
70 | RUU tentang Zona Tambahan Indonesia | PEMERINTAH |
71 | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman | DPR/DPD |
72 | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | DPR/PEMERINTAH |
73 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman | DPR/DPD |
74 | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan | DPR |
75 | RUU tentang Kedaulatan Pangan | DPR |
76 | RUU tentang Jalan | DPR/DPD |
77 | RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat | DPR |
78 | RUU tentang Jasa Konstruksi | DPR |
79 | RUU tentang Arsitek | DPR |
80 | RUU tentang Sistem Transportasi Nasional | DPR |
81 | RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan | DPR |
82 | RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal | DPR |
83 | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN | DPR/PEMERINTAH |
84 | RUU tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal | DPR/DPD |
85 | RUU tentang Perkoperasian | DPR/PEMERINTAH/DPD |
86 | RUU tentang Pertembakauan | DPR |
87 | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | DPR |
88 | RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol | DPR |
89 | RUU tentang Bahan Kimia | PEMERINTAH |
90 | RUU tentang Metrologi Legal | PEMERINTAH |
91 | RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah | DPD |
92 | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen | PEMERINTAH |
93 | RUU tentang Ekonomi Kreatif | DPD |
94 | RUU tentang Kewirausahaan Nasional | DPR |
95 | RUU tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi | DPR/PEMERINTAH |
96 | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara | DPR/PEMERINTAH |
97 | RUU tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan | DPR/PEMERINTAH |
98 | RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam | DPR |
99 | RUU tentang Geologi | DPR/DPD |
100 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi | DPR |
101 | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi | DPR |
102 | RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender | DPR/PEMERINTAH/DPD |
103 | RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | DPR |
104 | RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah | DPR |
105 | Tentang Penyandang Disabilitas | DPR |
106 | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan | DPR/DPD |
107 | RUU tentang Kepalangmerahan | DPR |
108 | RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial | DPR |
109 | RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan | DPR |
110 | RUU tentang Ketahanan Keluarga | DPR |
111 | RUU tentang Perlindungan Umat Beragama | DPR/PEMERINTAH |
112 | RUU tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga | PEMERINTAH |
113 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri | DPR |
114 | RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga | DPR |
115 | RUU tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga | DPR/DPD |
116 | RUU tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | DPR |
117 | RUU tentang Kebidanan | DPR/DPD |
118 | RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan | PEMERINTAH |
119 | RUU tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan | DPR |
120 | RUU tentang Praktik Kefarmasian | DPR |
121 | RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia | DPR |
122 | RUU tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular | PEMERINTAH |
123 | RUU tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | PEMERINTAH |
124 | RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan | DPR/PEMERINTAH |
125 | RUU tentang Sistem Pengupahan | DPR/PEMERINTAH |
126 | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | DPR/PEMERINTAH/DPD |
127 | RUU tentang Kebudayaan | DPR |
128 | RUU tentang Bahasa dan Kesenian Daerah | DPD |
129 | RUU tentang Sistem Perbukuan | DPR |
130 | RUU tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan | DPR/DPD |
131 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | DPR |
132 | RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan | DPR/PEMERINTAH/DPD |
133 | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia | DPR/PEMERINTAH |
134 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal | DPR/PEMERINTAH |
135 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak | DPR/PEMERINTAH |
136 | RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah | DPR/PEMERINTAH |
137 | RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan | PEMERINTAH |
138 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara | DPR/DPD |
139 | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan | DPR |
140 | RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal | PEMERINTAH |
141 | RUU tentang Pajak Penghasilan | PEMERINTAH/DPD |
142 | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | PEMERINTAH/DPD |
143 | RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara | PEMERINTAH/DPD |
144 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar | DPR |
145 | RUU tentang Perubahan Harga Rupiah | PEMERINTAH |
146 | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun | PEMERINTAH |
147 | RUU tentang Lelang | PEMERINTAH |
148 | RUU tentang Penjaminan | DPR |
149 | RUU tentang Penjaminan Polis | PEMERINTAH |
150 | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan | PEMERINTAH |
151 | RUU tentang Penilai | PEMERINTAH |
152 | RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa | DPD |
153 | RUU tentang Perekonomian Nasional | DPR/DPD |
154 | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional | PEMERINTAH |
155 | RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia | PEMERINTAH |
156 | RUU tentang Bea Materai | PEMERINTAH |
157 | RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan | PEMERINTAH |
158 | RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah | PEMERINTAH |
159 | RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | DPR |
160 | RUU tentang Tabungan Haji | DPR |
RUU Yang Terbuka untuk Dibahas
RUU KUMULATIF TERBUKA | ||
1 | RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian | |
2 | RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi | |
3 | RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara | |
4 | RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota | |
5 | RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang |