Artikel Hukum [Umum - General]

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 memiliki cita-cita sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea pembukaan “…Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Hal ini memuat suatu pesan tanggung jawab kepada seluruh anak bangsa ini yaitu pertama persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap dipelihara agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh, kedua kekuasaan tertinggi atas pemerintahan dan wilayah harus tetap dipelihara dan dijaga oleh seluruh warga bangsa ini dengan semangat cinta tanah air, rela berkorban dan tidak kenal menyerah. Ketiga didalam upaya mencapai kemakmuran yang dicita-citakan mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang harus tetap di pelihara, dijaga dan dilestarikan.

 

Berdasarkan cita-cita tersebut pembentukan suatu pemerintahan negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk  ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Pernyataan alinea ketiga tersebut dapat diartikan: pertama, diperlukan suatu situasi dan kondisi yang dapat menjamin terselenggaranya seluruh proses untuk mewujudkan tujuan nasional, cita-cita nasional dan kepentingan nasional melalui pembangunan nasional. Kedua, membebaskan seluruh warga bangsa ini dari kemiskinan dan kebodohan tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa dipayungi oleh jaminan situasi dan kondisi aman yang terjaga dengan baik dan konsepsional. Ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia hidup ditengah warga dunia (internasional) yang harus ikut secara aktif mendukung terwujudnya suatu dunia yang damai, serasi, selaras, dan seimbang dalam pergaulan internasional.  Oleh karena itu alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tujuan nasional yang pada dasarnya mengelola kesejahteraan nasional dan keamanan nasional yang saling ketergantungan. Tidak mungkin ada kesejahteraan nasional yang memadai dapat diwujudkan kalau tidak ada keamanan nasional yang terkendali, demikian sebaliknya, tidak akan dapat dicapai kondisi keamanan nasional yang kondusif dan dinamis tanpa dukungan kesejahteraan nasional yang baik. Harmoni antara keamanan nasional dan kesejahteraan nasional akan mewujudkan ketahanan nasional yang ulet dan tangguh.

Suatu kondisi yang aman tidak terlepas dari keterkaitannya aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan. Oleh sebab itu keamanan nasional merupakan suatu sistem dimana unsur-unsur yang ada di dalamnya saling berkaitan, saling mempengaruhi, saling berinteraksi dan saling menentukan membentuk suatu kesatuan yang utuh dan selalu diperhitungkan dalam menentukan arah pencapaian tujuan negara.

Pemerintahan merupakan kunci bagi terselenggaranya proses pencapaian cita-cita nasional, tujuan nasional, dan kepentingan nasional melalui pembangunan nasional yang implementasinya dibagi habis ke dalam institusi pemerintahan. Acuan utamanya adalah amanat konstitusi dan ancaman yang dihadapi dari suatu era waktu ke era waktu berikutnya karena perkembangan lingkungan strategis.  Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan dinamis yang berubah dari periode waktu ke waktu : Pertama, mempertahankan kemerdekaan; kedua, mempertahankan integritas wilayah dari perpecahan dalam negeri; ketiga, mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari pengaruh ideologi komunisme; keempat, mensukseskan pembangunan nasional; dan kelima, melaksanakan demokrasi dan kepemerintahan yang baik dalam pembangunan nasional saat ini dan waktu yang akan datang. Periode waktu tersebut berimplikasi terhadap berbagai upaya perwujudan keamanan nasional dan kesejahteraan nasional.

Menghadapi perkembangan lingkungan strategis, dengan paradigma baru berupa demokrasi, hak azasi manusia, lingkungan hidup, dan pasar bebas telah dikedepankan dan dijadikan sebagai norma dan ukuran dalam pergaulan internasional.  Hal ini membutuhkan  penyesuaian yang cermat dan terukur agar suatu negara tetap eksis, berdaulat dan terhormat. Sementara itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memicu kecepatan perubahan pola kehidupan modern yang lebih rasional, spesialistik dan individualistik yang sangat mempengaruhi pembangunan nasional. Akibatnya sumber ancaman terhadap keamanan nasional menjadi semakin luas, bukan hanya berasal dari dalam dan atau luar tetapi juga bersifat global. Sejalan dengan itu jenis dan bentuk ancaman juga bergeser menjadi ancaman multidimensional, tidak lagi mengarah kepada ancaman militer semata, tetapi sudah masuk ke aspek budaya, ekonomi, politik, maupun pertahanan dan keamanan.  Apa yang selama ini dikenal dengan keamanan dalam negeri sudah menjangkau ke jenis dan bentuk ancaman yang lebih luas mulai dari kemiskinan, epidemi, kejadian luar biasa permasalahan kesehatan masyarakat, wabah, kepedulian internasional dan pandemi, bencana alam, kerusuhan sosial, pertikaian antar golongan, kejahatan, pemberontakan bersenjata sampai dengan gerakan separatis bersenjata. Sehingga upaya mewujudkan keamanan nasional tidak dapat lagi berdiri sendiri, artinya mendefinisikan konsep keamanan nasional tidak dapat hanya dibatasi pada pengertian tradisional yang hanya berorientasi pada alat pertahanan dan keamanan negara saja.  Namun keamanan nasional harus dipandang sebagai bagian integral dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara. Dalam hal ini  keamanan nasional menjadi berkembang mencakup pertahanan negara, keamanan negara, keamanan ketertiban masyarakat, dan keamanan insani.

Indonesia sebagai negara berkembang harus membina kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan perkembangan global yang setiap  saat dapat menyebabkan tidak kondusifnya keamanan nasional. Semenjak era proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai dengan saat ini pemerintah Indonesia bersama segenap komponen bangsa lainnya berdasarkan Undang-Undang yang ada telah berupaya menjaga stabilitas keamanan nasional dari berbagai ancaman yang dihadapi. Di era reformasi berbagai produk Undang-Undang tentang keamanan sebagai penjabaran pasal 26, 27 dan 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah digunakan sebagai dasar untuk penyelenggaraan keamanan nasional. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada belum terdapat klausul yang menyatakan secara tegas adanya kerjasama dan koordinasi yang bersifat mengikat diantara aktor-aktor penyelenggara keamanan nasional. Disisi lain Lembaga/Departemen lainnya berdasarkan penjabaran Pasal 31 ayat (5), Pasal 32, Pasal 33 ayat (2), (3), (4) dan pasal 34 ayat (2), (3) masih mengedepankan pengelolaan dari aspek kesejahteraan, belum memungkinkannya untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan stabilitas keamanan nasional sesuai dengan bidangnya masing-masing menghadapi ancaman yang ada.

Kondisi diatas telah menimbulkan berbagai kelemahan dalam koordinasi dan sinergi antar aktor-aktor maupun kebanggaan sektoral serta kepedulian masyarakat. Dihadapkan kepada tuntutan kebutuhan, perkembangan ancaman dan perkembangan lingkungan strategis, maka penyelenggaraan keamanan nasional oleh komponen-komponen yang ada memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan perangkat lunak dan perangkat keras untuk penyusunan sistem keamanan nasional yang komprehensif.

Untuk menciptakan keamanan nasional yang kondusif dan komprehensif bukan hanya merupakan tanggung jawab TNI dan Polri sebagai kekuatan utama melainkan juga melibatkan seluruh instansi pemerintah terkait dan peran serta masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui SISHANKAMRATA yaitu rakyat sebagai kekuatan pendukung. Keberadaan lembaga negara baik departemen non departemen, instansi pemerintah, dan bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat harus bermuara kepada kepentingan nasional agar tujuan dan cita-cita negara dapat tercapai. Dengan mempertimbangkan kecenderungan meningkatnya kualitas dan kuantitas berbagai bentuk dan jenis ancaman terhadap kepentingan nasional diperlukan suatu sistem yang komprehensif yang dapat mengakomodasikan semua fungsi pertahanan/keamanan negara dalam suatu wadah yang mengkoordinasikan berbagai kekuatan dari seluruh komponen bangsa dalam mengelola keamanan nasional. Sehubungan dengan kondisi diatas untuk mewujudkan stabilitas keamanan nasional serta kelancaran penyelenggaraan upaya keamanan nasional maka diperlukan undang-undang keamanan nasional.