Kamis, 30 Oktober 2014
   
Text Size

Hak Imunitas Anggota Parlemen antara Das Sollen dan Das Sein

Latar Belakang

Keberadaannya dinanti namun juga disegani. Begitulah Hak Imunitas Anggota DPR. Secara yuridis konstitusional keberlakuannya kuat diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun secara sosiologis, masyarakat ada yang menerima namun ada juga yang menolak hak ini.

Betapa tidak, masih segar dalam ingatan kita, gara-gara hak imunitas ini, seorang pejabat negara berkeinginan men”jalur hukum”kan seorang Anggota DPR, terkait dengan pernyataannya di media massa, yang menurutnya pernyataan Anggota DPR tersebut berimplikasi pencemaran nama baik.

 

Dalam konteks ini keinginan yang akan dilakukan oleh pejabat negara yang namanya merasa dicemarkan, tidak dapat serta merta dapat membuat anggota parlemen tersebut dibawa ke jalur hukum, seperti layaknya masyarakat biasa. Mengapa demikian? Karena seorang anggota parlemen memiliki hak imunitas, yang membuat ia dapat “kebal” di mata hukum.

Namun demikian “kekebalan” itu tidak dapat serta merta pula melekat di tubuh seorang anggota parlemen, perlu dilihat di mana perbuatan atau perkataan yang dilakukan seorang anggota parlemen tersebut. Perlu dilihat konteks penggunaan hak imunitas seorang anggota parlemen, jangan sampai membuat rasa keadilan masyarakat terusik.

 

Hak Imunitas

Terlepas dari penyelesaian kasus ini ke depan, sebenarnya apa hak imunitas itu? Pada prinsipnya hak imunitas, yang dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan hak kekebalan, secara konstitusional telah diatur keberadaannya dalam Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dinyatakan bahwa Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. 

Dalam pengaturan yang lebih tegas dapat dilihat dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau saat ini masyarakat biasa menyebutnya Undang-Undang MD3. Dalam ayat (2) ketentuan dimaksud dinyatakan bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan kewenangan DPR. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa selama seorang anggota DPR mengemukakan pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis sepanjang  dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR serta berkaitan erat dengan fungsi serta tugas dan kewenangan DPR tidak dapat dituntut didepan pengadilan, dan inilah yang selanjutnya disebut hak imunitas.

Pengecualian dari penggunaan hak imunitas bagi seorang Anggota DPR, dikemukakan dalam Pasal 196 ayat (4) Undang-Undang MD3 yaitu terdiri dari dua hal. Pertama, anggota parlemen yang bersangkutan mengemukakan isi materi rapat yang telah disepakati dilakukan rapat secara tertutup. Kedua, mengemukakan hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara, yang saat ini justru belum jelas mengingat pengaturan mengenai rahasia negara belum diatur dalam undang-undang.

Hak imunitas bagi anggota parlemen juga dianut di negara lain. Di Malaysia, melalui pengaturannya dalam Act 347 Houses Of Parliament (Privileges And Powers) Act 1952 yang telah mengalami perubahan terakhir tanggal 1 January 2006. Diketahui dalam Pasal 7 Act 347 tersebut dinyatakan sebagai berikut:[1]

No member shall be liable to any civil or criminal proceedings, arrest, imprisonment, or damages by reason of any matter or thing which he may have brought by petition, bill, resolution, motion, or otherwise, or have said before the House or any committee.”

Secara harfiah dapat diketahui bahwa anggota parlemen di Malaysia memiliki hak imunitas, dimana seorang anggota parlemen tidak dapat dipidana atau digugat, ditangkap, dipenjara, atas sesuatu yang anggota tersebut utarakan dalam suatu petisi, rancangan undang-undang, resolusi, mosi atau apa yang dikatakan oleh anggota parlemen tersebut dalam sidang parlemen atau komisi apapun.

Pengaturan yang sama juga dianut di Inggris. Dalam Pasal 105 ayat (2) Konstitusi Inggris dinyatakan bahwa:[2]

“No member of Parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in Parliament or any Committee thereof and no person shall be so liable in respect of publication by or under the authority  of either House of parliament of any report, paper, votes or proceedings.”

Dengan kata lain di Inggris berlaku ketentuan bahwa seorang anggota parlemen tidak bertanggung jawab secara hukum atas suara yang diberikan di Parlemen atau persiangan di komisi-komisi. Hal ini diberikan oleh Kontitusi Inggris sebagai bentuk kemerdekaan berbicara di Parlemen (freedom of parliament).

 

Hak Imunitas Dalam Fungsi, Tugas dan Kewenangan DPR

Keberadaan Hak Imunitas sebenarnya terkait erat dengan fungsi,  tugas dan kewenangan DPR. Fungsi DPR secara institusional berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang MD3 meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sedangkan tugas dan kewenangan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang MD3. meliputi di antaranya: membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang APBN yang diajukan oleh Presiden; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN; membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; dan menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Keterkaitan hak imunitas dengan fungsi, tugas dan kewenangan tersebut yang melekat pada anggota DPR berlaku baik anggota berada di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR, sehingga sepanjang seorang anggota mengemukakan pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan. Namun demikian apabila dalam penyampaian pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan oleh anggota tersebut tidak benar atau dirasa tidak etis dan dinilai mencemarkan nama baik seseorang maka mekanismenya adalah dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR.[3]

Dengan demikian dengan hak imunitas seorang anggota DPR diharapkan dapat mengaktualisasikan keberadaannya sebagai wakil rakyat untuk melakukan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Namun tentunya dengan batasan dalam ruang lingkup fungsi, tugas dan wewenang DPR. Bagaimana jadinya apabila dalam pengemukaan pernyataan, pertanyaan dan pendapat dalam menjalankan fungsi DPR, seorang anggota DPR dilanda perasaan takut karena nantinya akan dituntut di jalur hukum, justru akan kontra produktif peran anggota parlemen kita sebagai wakil rakyat di mata masyarakat.

 


* Penulis adalah Tenaga Perancang Undang-Undang di Sekretariat Jenderal DPR RI

[1] Laws of Malaysia, Act 347 Houses Of Parliament (Privileges And Powers) Act 1952, diunduh dari http://www.agc.gov.my/agc/Akta/Vol.%207/Act%20347.pdf, tanggal 15 Desember 2009.

[2] National Commision To Review The Working Of The Constitution,  Immunity of Legislators: What do The Words ‘In Respect of Anything Said odr Any Vote Given By Him” in Article 105 (2 Signify?, diunduh dari http://lawmin.nic.in/ncrwc/finalreport/v2b1-10.htm, tanggal 15 Desember 2009.

[3] Media Indonesia, Hak Imunitas Melekat Pada Anggota DPR, diunduh dari http://www.mediaindonesia.com/read/2009/12/15/111707/16/1/Hak-Imunitas-Melekat-Pada-Anggota-DPR/ya, tanggal 17 Desember 2009.

Komentar  

 
#7 John 08 May 2014 00:50
Beneficial Location Hi gentleman the following transpire a number of web page link with the aim of represses information that will a person may possibly acquire positive yourselves. The Significance Verifying away from home. kdbgkdbadegedbb e
Quote
 
 
#6 John 20 April 2014 05:37
An interesting dialogue is value comment. I feel that it is best to write extra on this subject, it won't be a taboo subject but generally persons are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers dadecdeddbddebe d
Quote
 
 
#5 RE: Hak Imunitas Anggota Parlemen antara Das Sollen dan Das Sein 14 Juli 2013 00:21
selain gaji yang cukup besar,fasilitas yg mewah dan UUD juga memberikan hak imunitas kepada para anggota legislatif. woenaknya reeeek.
tahun depan gue mau coba mencalonkan diri ahhhh.
tapi yang tak kalah menariknya,jadi anggota parlemen mudah menyelewengkan uang rakyat, peluangnya untuk melakukan hal itu terbuka lebar mas broooo.
Quote
 
 
#4 hak imunitas 21 Februari 2013 13:39
bagaimana seseorang dalam menjalankan hak imunitas dengan melakukan pencemaran nama baik, terul korelasi uu md3 dengan berlakunya hukum pidanan di Indonesia.
terima kasih
Quote
 
 
#3 komen 28 Maret 2012 20:57
ganyang.....bersyukur seharusnya para wakil rakyat kita ini bukn malah nyelewengkan kprcayaan....
Quote
 
 
#2 jika hak imunitas d tiadakan??? 05 Februari 2012 10:53
bagaimana jika hak imunitas itu ditiadakan,,,??atau semua masyarakat indonesia juga secara umum diberi hak imunitas,,,,,,k enapa harus pejabat negara saja yang bisa menikmati hak imunitas tersebut.....
Quote
 
 
#1 bertanya 21 Oktober 2010 13:14
bagaimana apabila seorang anggota dewan menyelewengkan hak imunitas tersebut??
Quote
 

Kirim Komentar

Kode Pengaman
Refresh

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id