Sabtu, 01 November 2014
   
Text Size

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Alamat Kantor: Gedung Ditjen. Peraturan Perundang-undangan Lt. 4
Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7
Jakarta Selatan - Indonesia
Telepon: (021) 526 4516 Faks: (021) 526 5480

Profil Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan:

Nama : Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.

Tempat/tanggal lahir : Purbalingga. 11 September 1957

Agama : Islam

 

RIWAYAT PENDIDIKAN

No

Institusi Pendidikan

Jurusan

Tahun

Tingkatan Ijazah

1

Universitas Gajah Mada

Hukum Tata Negara
1982
S1-Hukum

2

Universitas Padjajaran
Ilmu Hukum Tata Negara
1991
S2-Hukum

3

Universitas Indonesia

Ilmu Hukum
2003
S3-Hukum

RIWAYAT PEKERJAAN / JABATAN

No.

Jabatan

T.M.T

Instansi Induk

1 Kasubdit Hukum Tata Negara
1995
Ditjen Hukum dan Perundang-undangan

2.

Kasubdit Hukum Internasional
1998
Ditjen Hukum dan Perundang-undangan

3.

Kasubdit Hukum Tata Negara
1999
Ditjen Hukum dan Perundang-undangan
4. Kasubdit Hukum dan Tata Negara
2000
Ditjen Administrasi Hukum Umum
5 Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
2004
Ditjen Peraturan Perundang-undangan
6 Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
2010
Badan Pembinaan Hukum Nasional
7. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan 2014 Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

 

Ditjen PP dapat dikatakan merupakan penjelmaan dan penyempurnaan dari suatu unit kerja khusus yang telah ada sebelumnya di DepKumHAM. Agaknya akan terlalu panjang untuk menelusuri sejarah perkembangan unit ini, mulai dari unit yang bernama "Direktorat Perundang-undangan" yang berada di Ditjen Kumdang, yang kemudian dipindahkan ke BPHN dengan nama "Pusat Perancangan" pada sekitar tahun 1985, dan yang akhirnya ditarik-kembali ke bawah ke Ditjen Kumdang pada tahun 1990 dengan nama "Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan [Direktorat PP]".

Sejarah perkembangan Ditjen PP boleh dikata diawali dari perubahan-perubahan yang terjadi pada unit kerja yang paling akhir, yaitu Direktorat PP. Berbagai pemikiran mengenai perlunya pengembangan unit perundang-undangan ke tingkat eselon I mulai terjadi dan dilakukan di unit Direktorat PP. Pemikiran mengenai hal tersebut sebagian disebabkan oleh situasi dan kondisi pada masa terjadinya reformasi ketatanegaraan di berbagai bidang, termasuk bidang hukum. Beban kerja untuk melaksanakan reformasi di bidang hukum sangat berat sehingga di DepKumHAM dirasa perlu untuk membentuk suatu unit kerja setingkat eselon I yang dilengkapi dengan berbagai unit kerja eselon II penunjangnya agar dapat secara lebih baik menangani berbagai masalah di bidang perundang-undangan.

Jika diperbandingkan dengan berbagai unit yang ada sebelumnya, Direktorat PP mempunyai suatu ciri khusus, yaitu adanya sumber-daya manusia perancang perundang-undangan. Para perancang ini memperoleh keterampilan dasarnya di Belanda. Mereka inilah yang kemudian menjadi perancang senior yang menjadi tulang-punggung kegiatan penyusunan rancangan peraturan dan pembahasannya di DPR saat ini, dengan dibantu oleh para perancang yunior yang pengadaan dan pengembangannya ikut dibantu oleh para perancang senior tersebut.

Pelaksanaan kegiatan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari, antara lain:

  • Pemberian Saran dan Tanggapan Terhadap Rancangan yang berasal dari Instansi Lain;
  • Rekomendasi Persetujuan Usul Prakarsa Penyusunan RUU;
  • Penyusunan Rancangan Peraturan (UU, PP dan lainnya);
  • Sosialisasi Rancangan Undang-Undang;
  • Publikasi Peraturan Perundang-undangan;
  • Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perancang.

 

Tugas:

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang peraturan perundang-undangan;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang peraturan perundang-undangan;
  4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
  5. pelaksanaan urusan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal 
    perancangan, pengharmonisasian, pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan ;
  6. penerbitan dan publikasi rancangan, proses dan hasil rancangan peraturan perundang-undangan serta bahan pendukung rancangan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

PERANCANG PERATURAN:
Di DitJen PP terdapat sejumlah pegawai yang berstatus Pejabat Fungsional Perancang Peraturan. Para perancang ini tersebar di berbagai unit kerja yang ada.

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id