Jumat, 25 April 2014
   
Text Size

RPP Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Rapat harmonisasi RPP tentang SMK3 yang dilaksanakan pada hari ini (Rabu/7 April 2010), dipimpin oleh Kasubdit Harmonisasi Bidang Indagristek, rapat ini merupakan rapat tim kecil ke-2 sebagai tindak lanjut rapat sebelumnya di Sekretariat Negara tanggal 27 Januari 2010.  Rapat hari ini mengundang DESDM, DEPKES, dan Setneg dalam rangka memasukan substansi pasal yang terkait dengan sector.

Rapat ini dimulai dengan  pemaparan singkat mengenai substansi  dari perwakilan Depnakertrans.

 

Sebelumnya Perwakilan dari DESDM menyatakan bahwa:

  1. Sudah terlibat dari awal pembahasan RPP ini.
  2. Setuju dengan substansi RPP.
  3. Permasalahan: 1 . penunjukan auditor oleh menteri. Diusulkan auditor dilakukan oleh auditor yang bersertifikat sehingga tidak perlu penunjukan menteri. 2. Dimungkinkan auditor dari luar (dalam dan luar negeri, sepanjang punya sertifikat internasional).
  4. Pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. Diusulkan  untuk pertambangan maka dilakukan oleh pengawas pertambangan.
  5. Khusus pengawasan Pertambangan sudah discover dalam PP No.19 tahun 19973 dan UU No.4 Tahun 2009  tentang Minerba yang menyatakan pengawasan di pertambangan dilakukan oleh pengawasa pertambangan.

Biro Hukum, depnakertrans mengusulkan :

  1. Ada ketentuan UU No.3/51 mengenai pengawasan. Dalam UU No.13/2003 dinyatakan pengawasan dilakukan oleh pengawas dibidangnya. Dalam RPP dibuka ruang sector untuk melakukan pengawasannya.
  2. Pasal 42 butir f tentang K3. Sector migas menurut PP no.38/2008 merupakan kewenangan pusat sehingga diharapkan tidak diatur lagi di daerah agar tidak tumpang tindih.

Kepala Biro Hukum, DEPKES mengusulkan dalam konsiderans mengingat dimasukan UU kesehatan karena beranggapan substansi kesehatan kerja terkait dengan substanis yang terdapat dalam UU kesehatan.

Tanggapan dari Pimp.rapat:

  1. Tidak perlu dimasukan UU kesehatan karena sesuai dengan UU No.10 tahun 2004 hanya yang memerintahkan dan mendelegasikan saja.

Wakil dari Depnakertrans menambahkan bahwa :

Saat ini sedang dibahas dan dirancang RPP tentang Keteknikan.

Sebagai contoh bagaimana jika terjadi overlap dengan sektor lain, misalnya dengan perhubungan. Dengan perdagangan dalam hal pengawasan alat ukur.

Berkaitan dengan hal tesebut, rekan dari DESDM (Ditjen Listrik) mengemukakan bahwa:

  1. Usul: bab I dimasukan kebijakan nasional dielaborasi dalam pasal berikutnya.
  2. Pasal 6 ayat (1) huruf c, kata “komitmen dan tekad melaksanakan K3” tidak jelas dan tidak implementatif. Diusulkan langsung saja untuk mewujudkan manajemen K3.
  3. Pasal 8 ayat (1) rencana apa yang dimaksud. Diusulkan untuk elaborasi perencanaan.
  4. Pasal 8 ayat (4) ahli keselamatan ditambahkan “pakar sesuai dengan jenis bidang dan keahliannya”.
  5. Akan membuat masukan tertulis.
  6. Kasus kecelakan di pertambangan di sawah lunto dimana terdpat 30 korban, siapa yang bertanggung jawab apakah kekurangan pengawas. Pendapat lain menyatakan maslahnya bukan ketiadaan pengawas tetapi kelalaian dari pemilik sehingga tanggung jawab dibebankan kepada pemilik tambang.

Setneg juga memberikan masukan pada :

  1. Pasal 4 yang dinyatakan kebijakan nasional sekurang-kurangnya, pengaturan diluar RPP ini akan diatur dimana.
  2. Perlu elaborasi lebih lanjut kebijakan nasional yang dimuat poin a s/d e.
  3. Bagaimana system yang akan dibangun satu pintu, siapa yang nnatinya bertanggungjawab di bidang pengawasan ini. Jika terkait dnegan sector maka perlu dipikirkan kembali koordinasi pengawas Depnakertrans dan antar sector.

Tanggapan pimp.rapat: Sekurang-kurangnya dimaksudkan minimal yang harus dicapai.

Rekan dari DEPNAKERTRANS juga menambahkan bahwa:

  1. RPP ini hanya membicarakan system manajemennya, tidak lagi mengenai pengawasan yang diatur oleh UU lain misalnya UU No.1/1970.
  2. Perlu mengakomodir sector, dengan Pasal 5 telah dibuka ruang pengawasan oleh sector.
  3. Dalam UU Minerba pun terdapat klausul yang mneyatakan “ pengawasan di sector pertambangan dialkukan oleh pengawas sesuai peraturan PUUan” . dengan demikian diartikan bahwa UU minerba pun mengacu ke UU no.1/1970.

Kirim Komentar

Kode Pengaman
Refresh

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id