Jumat, 31 Oktober 2014
   
Text Size

Rapat Harmonisasi RPP tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Selasa 01 Februari 2011, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengadakan rapat harmonisasi RPP tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, rapat ini  kelanjutan dari rapat sebelumnya.  Adapun yang dibahas dalam  rapat adalah mengenai pengawasan kesehatan kerja, dimana perlu adanya kesamaan pandangan di masyarakat,  jangan sampai nantinya seolah-olah RPP ini hanya diatur di tingkat pusat saja, akan tetapi di tingkat daerah juga harus dilibatkan.

 

 

Kementerian Kesehatan mengusulkan agar dalam RPP ini perlu ada ketentuan yang mengatur mengenai standar kesehatan kerja yang diatur oleh Menteri Kesehatan yang dilekatkan dalam pasal terkait, yaitu dalam Pasal 17 dan diberikan penjelasan.

Usulan rumusan, “Pelaksanaan penerapan pedoman SMK3 terkait dengan upaya kesehatan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan”.

Adapun perwakilan dari Setneg mengusulkan perlu ada penambahan di dalam Pasal 17 ayat (3) bahwa dalam melakukan pengawasan dilakukan koordinasi dengan pengawasan ketenagakerjaan, dan akhirnya usulan tersebut diakomodir dan akan dituangkan menjadi ayat baru.

Rumusan redaksi  yang diusulkan adalah “pengawasan pelaksanaan penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan.

Akhirnya pimpinan rapat memutuskan dari Pasal 17 dipecah menjadi 2 pasal baru, yaitu substansi yang mengatur mengenai pengawasan yang mengacu ke Pasal 4 dan mengenai pembinaan di ayat (3) lama.

Pada rapat berikutnya akan ditindaklanjuti dengan penyisiran teknis saja, karena secara materi, substansi sudah disepakati dan disetujui oleh Kementerian Kesehatan.

Lampiran
Download this file (Draft Final SMK3 Dir. PNK3 7 Oktober 2010.doc)Draft Final 7 Okt 2010[ ]124 Kb
Download this file (Lampiran I_04102010.doc)Lampiran 1[ ]125 Kb
Download this file (Lampiran 2.doc)Lampiran 2[ ]369 Kb
Download this file (LAMPIRAN 3.doc)Lampiran 3[ ]80 Kb

Kirim Komentar

Kode Pengaman
Refresh

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id