Harmonisasi PUU

Pada hari ini (Rabu, 6 Oktober 2010), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan Dan Keamanan. Penyusunan Rancangan Undang-Undang ini berdasarkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rapat harmonisasi RUU ini dipimpin oleh Direktur Publikasi, Kerjasama dan Pengundangan (Drs. Zafrullah Salim,M.H.). Adapun peserta rapat berasal dari berbagai instansi antara lain dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian BUMN, Sekretariat Negara, dan Bappenas.

Memiliki pertahanan yang tangguh adalah sebuah kebutuhan yang mendasar bagi suatu bangsa. Kemampuan pertahanan tidak saja penting dalam menjaga keselamatan bangsa, namun juga merupakan simbol kekuatan serta sarana untuk menggapai cita-cita, tujuan maupun kepentingan nasional, baik dalam aspek ekonomi (economic well-being) bahkan mewujudkan tatanan dunia yang menguntungkan (favourable world order). Efektivitas pertahanan negara akan turut ditentukan juga oleh kemampuan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan pengadaan maupun pemeliharaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) secara mandiri. Republik Indonesia sendiri sebenarnya telah memiliki industri pertahanan yang dapat menjawab tuntutan dan tantangan tersebut. Namun demikian, patut diakui bahwa kemampuan industri strategis pertahanan dan keamanan nasional yang selanjutnya disebut industri pertahanan, masih terbatas sehingga diperlukan upaya untuk melakukan pemberdayaan.

Kemandirian pertahanan memerlukan tekad dan keterpaduan upaya dari semua pihak, serta didukung oleh kebijakan Pemerintah dalam pemberdayaan segenap potensi sumberdaya nasional, termasuk perangkat regulasi. Salah satu perwujudan kemandirian pertahanan adalah kemandirian dibidang  pemenuhan kebutuhan Alutsista & Almatsus.

Membangun kemandirian ini tidak terlepas dari peran industri pertahanan sebagai pelaku dalam pemanfaatan, penguasaan dan pengembangan teknologi  pertahanan yang terpilih. Kondisi ini pada akhirnya akan meningkatkan kekuatan nasional (National Power) dan posisi tawar dalam rangka membangun kekuatan pertahanan yang handal.

Oleh sebab itu, program Revitalisasi Industri Pertahanan sangat perlu dilakukan dan hal itu memerlukan komitmen, konsistensi dan kontinuitas dari semua pemangku kepentingan. Revitalisasi Industri Pertahanan memerlukan sinergitas dan integritas segenap pemangku kepentingan (stake holders) Industri Pertahanan, yakni Pengguna, Produsen dan Pemerintah. Upaya mewujudkan Revitalisasi Industri Pertahanan ini, memerlukan suatu penataan dan pengaturan yang dapat lebih menjembatani keserasian dalam memprioritaskan kepentingan pertahanan dengan kepentingan nasional lainnya melalui perangkat pengaturan yang sederhana, tegas dan kenyal, serta wujud pembangunan sistem industri yang solid, dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemberdayaan segenap kemampuan industri nasional dalam mendukung pemenuhan kebutuhan Alutsista & Almatsus.

Salah satu perangkat pengelola industri pertahanan yang dipandang perlu untuk mendorong industri nasional menjadi lebih profesional, inovatif, efektif dan efisien serta terintegrasi dalam memenuhi kebutuhan Alutsista & Almatsus secara mandiri, adalah suatu perangkat lunak (regulasi) yaitu peraturan perundang-undangan tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan Nasional.

Dengan demikian sesungguhnya dapat dikatakan bahwa upaya revitalisasi industri pertahanan merupakan bagian penting dalam upaya pertahanan negara.   Pemberdayaan industri pertahanan juga akan menjadi pijakan bagi pengembangan industri lainnya, yang secara akumulatif akan meningkatkan kemampuan bangsa Indonesia dalam aspek industri maupun perekonomian secara umum.   Terkait dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa ketidakmampuan memberdayakan industri pertahanan akan turut menentukan daya saing bangsa Indonesia ke depan.