Fasilitasi PERDA

NO 
KEBIJAKAN TEKNIS 
FILE 
 1.  Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01.PP.05.01 Tahun 2016 tentang Pedoman Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah

 
 2.  Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03.PP.05.01 Tahun 2016 tentang Pedoman Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah  
3.  Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Nomor 38 Tahun 2016  

4.  Surat Nomor PPE.KP.03.03-246 Perihal Penilaian Angka Kredit Perancang Ditjen PP  

5.  Surat Edaran Nomor PPE.10.05-836 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara Bagi Perancangn Peraturan Perundang-undangan yang menduduki Jabatan Rangkap di Lungkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan  

6. Surat Edaran Nomor PPE.05.01-322 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  

7.  Surat Edaran Nomor : M.HH-02.KP.03.04 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  

8.  Surat Edaran Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.219.PP.01.03 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bagi Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai kantor Wilayah, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan  

9.  Surat Nomor PPE.KP.04.01-609 Perihal Permintaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya untuk ditempatkan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan  

10.  Surat Edaran Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.03-04 tahun 2011 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Bagi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan  

11.  Surat Edaran tentang Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pembentukan Hukum di Wilayah pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia