Fasilitasi PERDA

Jakarta(21/4/2015), Direktorat  Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengadakan kegiatan pendalaman materi rancangan peraturan daerah bagi para perancang peraturan daerah dengan mengambil tema Perumusan Sanksi Administratif dalam Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan yang dihadiri oleh Pejabat Eselon 3 dan Pejabat Eselon 4 pada Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan   para pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan ini diadakan di Ruang Legiprudensi, Lantai Dasar Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan ini dibuka oleh Ibu Widyastuti, S.H., M.H. Kasubdit Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah III yang mewakili Ibu Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah yang berhalangan hadir. Narasumber untuk kegiatan kali ini adalah Ibu Sri Hariningsih, S.H., M.H. dan Drs. Zafrullah Salim M.Hum dan Bapak Mulyanto, S.H., M.H. Kasubdit Pemetaan dan Publikasi Peraturan Daerah sebagai moderator.

Bapak Drs. Zafrullah Salim, M.Hum menyampaikan materi mengenai pengantar mengenai perumusan norma dalam peraturan perundang-undangan. Dalam paparannya, Beliau mengatakan bahwa berdasarkan yang bisa dipahami dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, norma hukum dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan memiliki karakteristik tertentu, yaitu peraturan tertulis, mengikat secara umum, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan pembentukannya melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dan Narasumber kedua, Ibu Sri Hariningsih, S.H., M.H., menyampaikan materi mengenai Perumusan Sanksi Administratif dalam Peraturan Perundang-undangan secara lebih spesifik. Dalam paparannya, Beliau menyampaikan bahwa sanksi administratif hakekatnya merupakan salah satu ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berfungsi untuk menegakkan hukum secara administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan yang terkait dengan keharusan pemenuhan suatu persyaratan. Mengenai cara perumusan sanksi administratif, Beliau menjelaskan bahwa ketentuan tersebut diatur dalam petunjuk Nomor 64 sampai dengan Nomor 66 jo Nomor 269 pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sudah ditentukan ketentuan baku mengenai bagaimana cara merumuskan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.

Acara selanjutnya setelah penjelasan dan penjabaran yang diberikan oleh kedua narasumber, dibuka sesi diskusi dan tanya jawab bagi peserta kegiatan mengenai materi perumusan sanksi administratif dalam Peraturan Perundang-undangan.