Senin, 03 Agustus 2015
   
Text Size

Konsultasi DPRD Kota Tarakan

Kunjungan kerja DPRD Kota Tarakan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan,  Senin, 7 Maret 2011 diterima oleh Kepala Seksi Pelaksanaan Mediasi dan Konsultasi Direktorat  Fasiltasi Perancangan Peraturan Daerah.  Adapun maksud kunjungan kerja tersebut untuk konsultasi mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Tarakan yang dinilai masih ada beberapa kekurangan, yaitu mengenai  dari segi teknik penyusunan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 beserta lampirannya.

Berdasarkan UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam merumuskan dasar hukum harus mencantumkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 pada urutan pertama sebagai dasar konstitusional pembentukan Peraturan Daerah. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Lingkungan disarankan agar memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai acuan dalam pembentukan Perda tersebut.   Pada dasarnya Raperda tentang Kesehatan Lingkungan merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal 163 ayat (4) UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan “ ketentuan mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan dan proses pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan PP ”, perlu diinformasikan bahwa peraturan pemerintah tentang kesehatan Lingkungan masih dalam pembentukan tim, sehingga jika nanti PP tersebut sudah ditetapkan, maka DPRD Kota Tarakan harus menyesuaikan kembali Perda tersebut dengan PP yang sudah ada, selain juga masih banyak segi tekniknya disesuaikan lagi dengan UU No.10 Tahun 2004, diantaranya Judul, Konsiderans (menimbang), Ketentuan Umum, Perumusan pasal dengan bentuk tabulasi, teknik pengacuan, dan ketentuan penutup.

Berkaitan dengan pemberian sanksi, terdapat 3 (tiga) jenis pemberian sanksi yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Namun demikian penempatan sanksi administratif tidak boleh digabung satu bab dengan sanksi lainnya. Selain itu penempatan sanksi administratif harus memperhatikan ketentuan dalam butir 45 Lampiran UU No.10 Tahun 2004 dinyatakan bahwa substansi yang berupa sanksi administrasi atau sanksi sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut, dirumuskan menjadi satu bagian dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.

Butir 46 Lampiran UU No.10 Tahun menegaskan butir 45 yang menyatakan jika norma yang memberikan sanksi administratif/keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut.

Rancangan Peraturan Daerah ini juga perlu memperhatikan Peraturan Perundang-undangan lainnya seperti UU tentang Pengelolaan sampah, karena ada materi muatan yang mengacu ke peraturan tersebut, dan Rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu diberikan penjelasan, agar tidak menimbulkan multitafsir.

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id