Sabtu, 29 Agustus 2015
   
Text Size

Audiensi RUU tentang Desa

Senin, 11 Juli 2011, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan menerima audensi dari Perwakilan Perangkat Desa Indonesia. Dalam audensi ini Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa telah dilakukan harmonisasi RUU tentang Desa dan saat ini telah disampaikan kembali kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai pemrakarsa RUU ini.

 

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mendapat tugas dari Menteri Hukum dan HAM untuk menerima dan mencatat penyampaian yang akan disampaikan oleh Perwakilan Perangkat Desa Indonesia(PPDI). Disini hadir perwakilan PPDI yang mewakili PPDI seluruh indonesia , diantaranya  Boyolali, Bali, Cilacap, Jember, Lamongan, Pati, Bojonegoro, Blitar, Sumatera, Kuningan, NTB, Tulung Agung, Kambe, Ponorogo, Cirebon dan Pacitan.

Audiensi ini merupakan forum silaturahim dan mempersilahkan kepada siapa yang diamanahi untuk menyampaikan apa yang telah diamanatkan dan hendak disampaikan kepada Kemenkumham.

Perwakilan dari PPDI menanyakan, apakah ada klausul yang diusulkan oleh kami telah diakomodir dalam RUU, yaitu pengangkatan Perangkat Desa sebagai PNS? Lalu di dalam harmonisasi RUU tentang Desa, apa saja ruang lingkup yang telah dibahas?

Pimpinan Audiensi menjelaskan bahwa RUU tentang Desa ini sudah masuk dalam prolegnas 2011, artinya Pemerintah  dan DPR sudah dalam pembahasan dan dianggap urgent. Materi muatan yang terkait dengan hak dan kewajiban dari perangkat desa beserta masyarakatnya telah diatur dalam RUU ini dan kedudukan hukumnya jauh lebih kuat.

RUU ini telah dikirim kembali ke Kemendagri sebagai pemrakarsa RUU ini dan sudah diproses oleh Kemenkumham untuk diharmonisasikan (agar pemerintah mempunyai konsep yg bulat dan utuh mengenai RUU ini), dan akan disampaikan kepada presiden untuk dipaparkan oleh presiden dan dibahas dengan DPR.

RUU ini memiliki keterkaitan dengan 2 RUU lainnya yaitu RUU tentang Pemda dan RUU tentang Pilkada

RUU Desa ini mengatur mengenai ketentuan umum, penataan desa, pembentukan desa, penghapusan desa, dsb. Adapun masing-masing Kementerian yang terkait saling memberi masukan terhadap RUU ini, Kemenkumham terkait dengan Hukum, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan Kepegawaian dan Kementerian Keuangan terkait dengan anggaran. Ketiga kementerian inilah yang akan menjadi pertimbangan terkait kepegawaian seperti mengenai pengangkatan Perangkat Desa sebagai PNS.

Dari seorang perwakilan dari PPDI menyampaikan bahwa situasi yang terjadi pada saat ini, banyaknya perangkat yang belum menerima tunjangan dan honor dari pemerintah setempat selama 7 bulan terakhir.

Melihat penyampaian dari pimpinan rapat, terlihat tidak mengalami banyak perubahan dari peraturan mengenai desa sebelumnya, seperti sekdes diisi oleh PNS, tidak pernah menyebutkan bahwa sekdes diangkat menjadi PNS, karena kenyataannya banyak perangkat desa sekdes diangkat menjadi PNS.

Agar aspirasi kami (PPDI) mengenai pengangkatan perangkat desa menjadi PNS diakomodir dalam RUU ini, maka jangan  ada diskriminasi terhadap perangkat desa yang menjadi ujung tombak dalam pembangunan dan kemajuan negara.

Pimpinan Audiensi mengatakan bahwa Peraturan mengenai desa menandakan adanya jaminan yang kuat terhadap kedudukan perangkat desa, memahami apa yang dialami perangkat desa,  oleh sebab itu perlu ada perhatian yang khusus. Dalam RUU ini masa jabatan sudah diatur (8 tahun dpt dipilih kembali 1 kali dan untuk setingkat diatasnya 5 tahun dan dipilih kembali 1 kali)

Selain itu Direktur Harmonisasi, Nasrudin,SH.,MM. juga menambahkan, RUU ini ada ketentuan yang menyatakan bahwa sekdes itu diisi oleh PNS, dengan demikian artinya yang sudah jadi PNS  tetap, tetapi jika yang belum akan diangkat menjadi PNS.

Bagaimana dengan Perangkat desa ? RUU ini hanya mengatur mengenai kesejahteraan  dan hak-hak dari perangkat desa, hal-hal mengenai kepegawaian tidak diatur dalam RUU ini karena akan diatur tersendiri dalam UU mengenai kepegawaian.

Anggota perwakilan PPDI mengatakan bahwa apakah tuntutan kami bertentangan dengan UU? Ternyata tidak juga dan kami pernah mengadakan uji materi tentang RUU tentang Desa, yang menyimpulkan bahwa peraturan mengenai desa masih bersifat diskriminatif karena tujuan kami pada pertemuan hari ini antara lain adalah melakukan audiensi  terhadap tuntutan kami, hilangkan diskriminatif, khususnya mengenai kepegawaian. Selain itu sejauh mana tentang kepastian Kemenkumham tentang dukungan terhadap PPDI untuk mendapatkan status yang jelas. Pernahkah Presiden menyampaikan kepada kementerian ini tentang permasalahan mengenai status Perangkat Desa. Sekretaris Desa diangkat oleh camat atau kepala Desa. kenapa tidak atas usulan kepala Daerah?

Perwakilan dari PPDI mengatakan kalau Kemendagri sudah menyetujui kalau perangkat desa diangkat menjadi PNS. (catatan : belum diketahui secara pasti sumber yang menyatakan keputusan ini valid dan benar)

Dalam hal ini Direktur Harmonisasi juga mengatakan bahwa Direktorat Harmonisasi, Ditjen PP Kemenkumham telah mengundang semua Kementerian yang terkait dalam rangka pengharmonisasian RUU ini. Yang namanya RUU masih ada proses pembahasan.

Bapak Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengucapkan terimakasih atas pandangan dan masukannya dari PPDI sebagai kemajuan bersama dan langkah optimis kedepan. RUU ini  masih harus melalui proses, dan penyampaiannya akan menjadi masukan tambahan, walaupun ada beberapa substansi yang bukan menjadi koridor Kemenkumham tetapi semua itu tetap kami tampung dan menjadi masukan yang berguna bagi pembahasan RUU ini.

Akan kami sampaikan dan pertanyakan kepada Kemendagri sebagai pemrakarsa RUU ini atas segala pandangan dan masukan dari PPDI,  juga akan ditelaah kembali dari kementerian lain yg  terkait atas masukan-masukan dari PPDI.  Selain itu juga akan dilakukan pemberian Kajian di Kabupaten kota mengenai RUU ini

Hal yg baik apabila telah disampaikan oleh PPDI pada hari ini dilakukan secara tertulis kepada semua kementerian yang terkait.

Mudah-mudahan langkah dan perjuangan yg dilakukan oleh kita semua menghasilkan kemajuan bagi RUU ini.

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id