Minggu, 21 Desember 2014
   
Text Size

Audiensi RUU tentang Desa

Senin, 11 Juli 2011, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan menerima audensi dari Perwakilan Perangkat Desa Indonesia. Dalam audensi ini Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa telah dilakukan harmonisasi RUU tentang Desa dan saat ini telah disampaikan kembali kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai pemrakarsa RUU ini.

 

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mendapat tugas dari Menteri Hukum dan HAM untuk menerima dan mencatat penyampaian yang akan disampaikan oleh Perwakilan Perangkat Desa Indonesia(PPDI). Disini hadir perwakilan PPDI yang mewakili PPDI seluruh indonesia , diantaranya  Boyolali, Bali, Cilacap, Jember, Lamongan, Pati, Bojonegoro, Blitar, Sumatera, Kuningan, NTB, Tulung Agung, Kambe, Ponorogo, Cirebon dan Pacitan.

Audiensi ini merupakan forum silaturahim dan mempersilahkan kepada siapa yang diamanahi untuk menyampaikan apa yang telah diamanatkan dan hendak disampaikan kepada Kemenkumham.

Perwakilan dari PPDI menanyakan, apakah ada klausul yang diusulkan oleh kami telah diakomodir dalam RUU, yaitu pengangkatan Perangkat Desa sebagai PNS? Lalu di dalam harmonisasi RUU tentang Desa, apa saja ruang lingkup yang telah dibahas?

Pimpinan Audiensi menjelaskan bahwa RUU tentang Desa ini sudah masuk dalam prolegnas 2011, artinya Pemerintah  dan DPR sudah dalam pembahasan dan dianggap urgent. Materi muatan yang terkait dengan hak dan kewajiban dari perangkat desa beserta masyarakatnya telah diatur dalam RUU ini dan kedudukan hukumnya jauh lebih kuat.

RUU ini telah dikirim kembali ke Kemendagri sebagai pemrakarsa RUU ini dan sudah diproses oleh Kemenkumham untuk diharmonisasikan (agar pemerintah mempunyai konsep yg bulat dan utuh mengenai RUU ini), dan akan disampaikan kepada presiden untuk dipaparkan oleh presiden dan dibahas dengan DPR.

RUU ini memiliki keterkaitan dengan 2 RUU lainnya yaitu RUU tentang Pemda dan RUU tentang Pilkada

RUU Desa ini mengatur mengenai ketentuan umum, penataan desa, pembentukan desa, penghapusan desa, dsb. Adapun masing-masing Kementerian yang terkait saling memberi masukan terhadap RUU ini, Kemenkumham terkait dengan Hukum, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan Kepegawaian dan Kementerian Keuangan terkait dengan anggaran. Ketiga kementerian inilah yang akan menjadi pertimbangan terkait kepegawaian seperti mengenai pengangkatan Perangkat Desa sebagai PNS.

Dari seorang perwakilan dari PPDI menyampaikan bahwa situasi yang terjadi pada saat ini, banyaknya perangkat yang belum menerima tunjangan dan honor dari pemerintah setempat selama 7 bulan terakhir.

Melihat penyampaian dari pimpinan rapat, terlihat tidak mengalami banyak perubahan dari peraturan mengenai desa sebelumnya, seperti sekdes diisi oleh PNS, tidak pernah menyebutkan bahwa sekdes diangkat menjadi PNS, karena kenyataannya banyak perangkat desa sekdes diangkat menjadi PNS.

Agar aspirasi kami (PPDI) mengenai pengangkatan perangkat desa menjadi PNS diakomodir dalam RUU ini, maka jangan  ada diskriminasi terhadap perangkat desa yang menjadi ujung tombak dalam pembangunan dan kemajuan negara.

Pimpinan Audiensi mengatakan bahwa Peraturan mengenai desa menandakan adanya jaminan yang kuat terhadap kedudukan perangkat desa, memahami apa yang dialami perangkat desa,  oleh sebab itu perlu ada perhatian yang khusus. Dalam RUU ini masa jabatan sudah diatur (8 tahun dpt dipilih kembali 1 kali dan untuk setingkat diatasnya 5 tahun dan dipilih kembali 1 kali)

Selain itu Direktur Harmonisasi, Nasrudin,SH.,MM. juga menambahkan, RUU ini ada ketentuan yang menyatakan bahwa sekdes itu diisi oleh PNS, dengan demikian artinya yang sudah jadi PNS  tetap, tetapi jika yang belum akan diangkat menjadi PNS.

Bagaimana dengan Perangkat desa ? RUU ini hanya mengatur mengenai kesejahteraan  dan hak-hak dari perangkat desa, hal-hal mengenai kepegawaian tidak diatur dalam RUU ini karena akan diatur tersendiri dalam UU mengenai kepegawaian.

Anggota perwakilan PPDI mengatakan bahwa apakah tuntutan kami bertentangan dengan UU? Ternyata tidak juga dan kami pernah mengadakan uji materi tentang RUU tentang Desa, yang menyimpulkan bahwa peraturan mengenai desa masih bersifat diskriminatif karena tujuan kami pada pertemuan hari ini antara lain adalah melakukan audiensi  terhadap tuntutan kami, hilangkan diskriminatif, khususnya mengenai kepegawaian. Selain itu sejauh mana tentang kepastian Kemenkumham tentang dukungan terhadap PPDI untuk mendapatkan status yang jelas. Pernahkah Presiden menyampaikan kepada kementerian ini tentang permasalahan mengenai status Perangkat Desa. Sekretaris Desa diangkat oleh camat atau kepala Desa. kenapa tidak atas usulan kepala Daerah?

Perwakilan dari PPDI mengatakan kalau Kemendagri sudah menyetujui kalau perangkat desa diangkat menjadi PNS. (catatan : belum diketahui secara pasti sumber yang menyatakan keputusan ini valid dan benar)

Dalam hal ini Direktur Harmonisasi juga mengatakan bahwa Direktorat Harmonisasi, Ditjen PP Kemenkumham telah mengundang semua Kementerian yang terkait dalam rangka pengharmonisasian RUU ini. Yang namanya RUU masih ada proses pembahasan.

Bapak Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengucapkan terimakasih atas pandangan dan masukannya dari PPDI sebagai kemajuan bersama dan langkah optimis kedepan. RUU ini  masih harus melalui proses, dan penyampaiannya akan menjadi masukan tambahan, walaupun ada beberapa substansi yang bukan menjadi koridor Kemenkumham tetapi semua itu tetap kami tampung dan menjadi masukan yang berguna bagi pembahasan RUU ini.

Akan kami sampaikan dan pertanyakan kepada Kemendagri sebagai pemrakarsa RUU ini atas segala pandangan dan masukan dari PPDI,  juga akan ditelaah kembali dari kementerian lain yg  terkait atas masukan-masukan dari PPDI.  Selain itu juga akan dilakukan pemberian Kajian di Kabupaten kota mengenai RUU ini

Hal yg baik apabila telah disampaikan oleh PPDI pada hari ini dilakukan secara tertulis kepada semua kementerian yang terkait.

Mudah-mudahan langkah dan perjuangan yg dilakukan oleh kita semua menghasilkan kemajuan bagi RUU ini.

Komentar  

 
#38 Mohon sosialisasimuhammad samn 24 May 2014 15:56
berbagai peraturan yang muncul sangat miskin sosialisasi,seh ingga masyarakat selalu.dgn dalih peraturan
Quote
 
 
+1 #37 domisili kepala desa? 27 Januari 2014 08:26
didalam salah satu persyaratan pilkades calon kepala desa harus membuat surat pernyataan kepala desa terpilih harus berdomisili dan mau tinggal di desa setempat, tapi di purworejo ada kepala desa yang tinggal tidak di desa setempat, kepala desa hanya ngantor saja, untuk PEMKAB tolong ditertibkan
Quote
 
 
#36 pem desa 18 Desember 2013 14:03
ya saya selaku masyarakat umum yg pernah mengalami kegagalan mencalonkan jadi sekdes didesa kami sidayu binangun cilacap.kalau saya amati tugas pokok seorang perangkat tdk berjalan.contoh permasalahan lintiran tanah sering terjadi konflik keluarga karna kerja mereka tidak berjalan sebenarnya secara aturan hukum.tanah desa dijual kaplingan siapa yang bertangung jawab nanti.jadi kalau nanti perangkat jadi PNS itu harus yang betul betul SDMNYA memenuhi persaratan.jangan ijasah .kejar paket trims.
Quote
 
 
#35 proyek perUUan 24 Agustus 2013 01:58
dulu ada UU No. 4 th 1979 tentang Desa, terus dihapus digabung UU No. 32 2004 th Otda. sekarang dibikin lagi....nanti dihapus lagi....proyek prolegnas tuh. sampai jalan jalan ke brazil dengan dalih studi banding. desa di brazil n di indonesia memang ada kesamaannya, yaitu sama sama penghasil pisang...lainnya beda bossss. buang buang duit rakyat saja
Quote
 
 
#34 Si Anak Bawangasudin 31 Juli 2013 11:29
sebagai perankat desa kita harus punya skiil dalam memenejemen program desa ke depan...
Quote
 
 
#33 Raja kecil di DESAAlsinisi 30 Juni 2013 16:12
Lihatlah kenyataan yg sebenarnya di desa2. Mayoritas kepala desa, sekdes dan perangkat desa bekerja semaunya dan tdk profesional.
Korupsi ADD, menjual aset desa, menyelewengkan dana bantuan sdh jamak dilakukan oleh banyak aparat desa. Dan perilaku spt ini terus berlanjut karena masyarakat desa cenderung awam akan program2 yg dilaksanakan oleh desa.
Saat ini masa PILKADES, betapa masif dan vulgarnya praktek MONEY POLITIK di pelaksanaan PILKADES. Utk bisa terpilih menjadi kepala desa bahkan membutuhkan dana sampai 750 jt yg sebagian besar dipakai utk jual belio suara/politik uang.
Quote
 
 
#32 rancangan beberapa undang-undangAbd Razak, SH 09 Maret 2013 13:28
kondisi terakhir bahwa kami memandang sangat jauh dari apa yang menjadi harapan rakyat indonesia sebagai negara agraria. kondisi ini kemudian membawa rakyat indonesia miskin di tengah kekayaan alam indonesia yang melimpah ruah
Quote
 
 
+1 #31 berikan hak nya untuk mereka 29 Desember 2012 23:09
mereka sama seperti yang lain,dimana mereka memberikan kontribusi yang penting dan baik bagi masyarakat utk kemajuan desa nya. disisi lain jikalau uu ini di sahkan kami minta kepada para aparatur desa janganlah kalian saling tikam menikam di balik seragam mu itu.
Quote
 
 
#30 HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT 20 Desember 2012 18:26
Perangkat ibarat kuda yang menarik kereta, lalu siapa yang jadi kusir.,,,? Berikan HAKnya dan tuntutlah Kewajibannya agar roda kehidupan tetap berjalan.
Quote
 
 
#29 Tanggungjawab 12 Desember 2012 20:18
Jangan pada berprasangka buruk pada PerangkatDesa yang katanya Pajak PBB di pakai sendiri.....SEMUA ADA ATURANNYA..... ....ku doakan saja semoga Eksekutif dan Yudikatif bisa terketuk hatinya untuk mengesahkan UU tentang Desa demi kemakmuran masyarakat.
Quote
 
 
#28 rejeki ada yang ngatur 24 Oktober 2012 15:57
tenang kawan-kawan perangkat desa, kebahagiaan kita, kesejahteraan kita dan kedamaian kita tidak semata-mata ditentukan oleh status kita... tapi cenderung ditentukan oleh sikap dan kemampuan nurani kita dalam menjalani dan mensikapi keadaan... bersyukurlah panjenengan termasuk orang yang paling beruntung diantara warga-warga desa yang lain.. yang justru secara ekonomi masih di bawah level anda... jangan seperti anak kecil, merengek untuk hal yang belum tentu lebih baik untuk anda....
Quote
 
 
#27 pembohongan publik 04 Agustus 2012 13:18
saya membaca di media massa banyak perangkat desa yang berurusan dengan hukum. mulai dari penyelewengan keuangan APBDesa,Perdes APBDesa tidak dibuat, tanah kas desa tidak dilelang, sekdes masih menggarap tanah kas desa, bantuan keuangan pusat dan propinsi di korupsi/barangnya tidak jelas, jam kantor tidak dipatuhi dan masih banyak yang lainnya. tolong dibenahi dulu. disisi lain contoh sekdes pns, siapa yang akan ngontrol jam kerja dan kinerjanya jika desa itu dipegunungan jauh dari kec dan kab padahal perangkatnya kongkalikong antar mereka dan yg ditunjukan hanya persoalan kekurangannya bukan segi positif. nglayani administrasi dirumah kantor kosong dan harus bayar tiap kali minta surat
Quote
 
 
#26 pembohongan publik 04 Agustus 2012 13:05
pemerintah sudah dikacaukan dengan opini orang-orang desa terutama perangkat desa. bohong besar kalau mereka kerja 24 jam dan narik pajak. pajak sebagian besar dipakai oleh perangkat desa dan kebobrokan sebagian ada di desa. coba periksa satu persatu, hanya sekitar 5% saja perangkat desa yang baik. kejaksaan dan KPK tolong turun ke desa, jangan enakan di pusat saja
Quote
 
 
#25 Hanya Keadilan yang di inginkan 30 Juli 2012 09:03
Selama ini Pemerintah terlalu bertele-tele, sbtulnya mau diperjuangkan nda sie...
Klo memang tidak ya sudah, biar nanti sekdes aja selaku pns suruh narik PBB, perangktnya cari duit biar bisa makanin keluarga.
Quote
 
 
#24 ingin jadi pns kemenkumham 15 Juli 2012 20:04
assalamualaikum .wr.wb.kpd YTH.BPK kementerian hukum dan ham SAYA BAIHAQI sangat berkeinginan menjadi pnsdiwilayah kementerian hukum dan ham.Mohon dimaklumi atas segala perhatian saya ucapkan terimakasih,was salam
Quote
 
 
#23 TAK MEMIHAK 13 Juli 2012 01:29
1. jangn lupakan desa n aparatnya. karna desa adalah pusat kekuatan agar warga tak hijrah ke kota. kota adalh pertmbuhan. untk itu perlu adanya tindak lanjt dlm masalh ni.
2. UU di buat pasti ad kelanjutannya so perlu bersabar n tingkatkan kwalitas SDM dri n SDM masyarakatnya dlu dunk.. karna perlu kematangan dlm anggaran
Quote
 
 
#22 #9 TAK MEMIHAK 13 Juli 2012 01:18
1. jangan lupakn pejuang aparat DESA,jka tak ad mereka tak ad penarikan pajak. desa hars jdi kekuatan agar warga tak hijrah ke kota n mengembangkan diri. kota adalah pertumbuhan..namun desa harus diutamakan. 2. pengangkatan gak semudah itu dilakukan karna perlu bnyak pertimbangan. btuh anggaran besar untk menggaji tiap bulannya. UU di buat berarti akn ad kelanjutannya. so.. bersabar n tingkatkan kwalitas SDM wargnya dlu n siap diuji pastinya dunk... :-)
Quote
 
 
#21 Buruh dengan 1001 Urusan Negara 07 Juni 2012 23:29
Negara ini seolah melupakan sejarah bahwa negara lahir dari desa-desa kecil di seluruh bagian Indonesia.
Kalau Memang Negara ini terbebani dengan keberadaan Perangkat Desa Maka Mari Kita Mogok Dulu apa meraka Pejabat Negara ini mau mengurus 1001 Macam Urusan Negara yg diemban Perangkat desa?? Mulai Makan Aja sampai (maaf) Buang air aja Masyarakat desa nyuruh Perangkat desa bekerja hingga 24 jam sehari...
Quote
 
 
#20 kapan kita seperti guru 12 May 2012 14:32
mengapa kita yang kerja 24 jam di anak tirikan????seandainya perangkat desa diam tentu pajak bumi dan banggunan tak kan memenuhui target
Quote
 
 
#19 desa adalah ujung tombak pemerintah 02 May 2012 08:01
Bapak wakil rrakyat yg saya banggakan, sy yakin anda semua sudah paham akan fungsi dari desa, tanpa kami pemerintahan tidak akan jalan dengan baik, maka dari itu mohon perjuangkan kami,
Quote
 

Kirim Komentar

Kode Pengaman
Refresh

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id