Pembahasan di DPR

Rabu, 14 September 2011, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan acara Sosialisasi RUU tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Hotel Maharani, Jakarta. Sebagai  pembicara dari Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Mohammad Adri, dan sebagai pembahas Prof. Achmad Zen Purba, SH., LLM dan dari Kementerian Budaya dan Pariwisata Samsul Hadi. Sedangkan narasumber Prof. Dr. Edi Sedyowati serta moderator Dr. Mualimin Abdi, SH., MH. Hadir dalam acara sosialisasi dari berbagai kalangan, antara lain: Kementerian dan Non Kementerian, Praktisi Hukum, Konsultan HKI, Asosiasi bidang HKI, Akademisi, ASIRI,  serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berjumlah kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) orang.

 

Acara Sosialisasi RUU tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dimulai dengan sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Pengundangan, Publikasi, Kerja sama Peraturan Perundang-undangan,  Cholillah, SH., M.Hum dan sekaligus membuka acara Sosialisasi.

Dalam sambutannya antara lain mengatakan bahwa RUU ini  didalamnya antara lain mengatur perlindungan dan pemanfaatan Pengetahuan dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya  Tradisional. Orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing yang akan melakukan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional wajib memiliki Izin Akses Pemanfaatan dan Perjanjian Pemanfaatan.

Selanjutnya untuk menunjang akses pemanfaatan dari Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, dibentuklah Basis Data Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, dimana Menteri berkewajiban melakukan pendataan dan pendokumentasian mengenai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di seluruh Indonesia ke dalam suatu basis data.

Pemikiran dan usaha untuk menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional adalah merupakan usaha untuk memberikan landasan yuridis agar kelak Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Pengetahuan Tradisional dapat dilindungi.

Setelah sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan selesai disampaikan kemudian  dilanjutkan pemaparan dari masing-masing pembicara dipandu oleh moderator dan diakhiri tanya jawab.