Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Wacana pemiskinan koruptor mulai digelindingkan. Anggota Komisi III DPR Nasir Jamil sepakat dengan wacana ini, dengan catatan harus didukung oleh payung hukum yang tepat.

“Kalau mau efektif harus didukung dengan Undang-Undang Pembuktian Terbalik, sehingga penyelenggara negara nantinya mampu mempertanggungjawabkan seluruh kekayaannya. Tidak hanya pas ada case saja,” terang Nasir kepada okezone, Senin (23/8/2010).

Kendati, lanjut Nasir, wacana ini kemudian hanya bisa diterapkan kepada pejabat, sementara pihak swasta selaku rekanan, tetap hanya bisa dilakukan penyitaan saat ada kasus tertentu.

“Tentu (UU Pembuktian Terbalik) ini sangat tergantung dari keberanian Presiden. Kalau Presiden benar-benar serius, perundang-undangan ini akan menjadi payung hukum yang tepat. Kalau tidak ini hanya akan jadi wacana. Karena bagaimana pun unsur keadilan tetap harus ditegakan,” jelasnya.

DPR akan menginisiasi UU ini? Menurut Nasir, DPR tampaknya sulit untuk meengawali pembahasan undang-undang ini.

“UU Pembuktian terbalik ini bisa saja jadi senjata makan tuan bagi penyelenggara negara. Karena nantinya kalau ada kejanggalan pada harta kekayaan mereka, bisa kena semuanya. Ini memang masih menjadi persoalan,” papar politisi asal Aceh ini.

 

Sumber: Okezone