Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Tolak APBN-P 2010, ajukan uji materi atas Undang-Undang Nomor 2 APBN-P Tahun 2010 ke Mahkamah Konstitusi dan meminta untuk membatalkan UU tersebut.

"Mahkamah sebagai penjaga konstitusi sudah sepatutnya membatalkan UU APBN-P 2010, dan meminta pemerintah untuk melakukan perubahan kembali APBN-P melaksanakannya sesuai amanat konstitusi," kata kuasa hukum koalisi LSM, Janses Sihaloho di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (18/8).

Menurutnya, penyusunan UU APBN-P tidak sesuai dengan konstitusi. "Pertama, secara formil penyusunannya tidak sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, secara materil APBN-P 2010 telah melanggar ketentuan UUD 1945," ungkapnya.

Selain itu, mereka mendalilkan bahwa proses penetapan APBN-P 2010 cacat prosedur dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 162 ayat (1), (2), (3) dan pasal (5) UU Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Ia mengungkapkan, Badan Anggaran DPR RI sudah melampaui kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27/2009 tentang MD3. "Adanya tambahan anggaran 1,1 triliyun tanpa persetujuan 11 Komisi DPR RI, menunjukkan Badan Anggaran melampaui kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan pasal 107 ayat (1) point c," paparnya.

Bahwa UU Nomor 2/2010 setelah memasukkan belanja gaji masih jauh dari amanat pasal 171 UU Nomor 36/2009 tentang kesehatan. Menurutnya, porsi belanja kesehatan dalam APBN-P 2010 masih jauh dari memadai yaitu kurang 1 persen dari PDB.

Dibandingkan dengan Philipina yang memiliki pendapatan per kapita lebih rendah dari Indonesia, telah mengalokasikan belanja kesehatannya 3 persen dari PDB.

Untuk dibidang jaminan sosial dalam APBN-P 2010 tidak mengembangkan sistem itu sendiri secara menyeluruh. "UU ini tidak satu pun secara eksplisit mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan sistem jaminan sosial secara menyeluruh. Oleh karena itu, UU ini belum melaksanakan APBN untuk sebesar-besarnya berikan kemakmuran rakyat," pungkasnya.

 

Sumber: Primaironline