Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Presiden didesak segera menunjuk wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebab, situasi genting carut-marutnya sistem peradilan pidana harus segera direspon melalui perubahan kebijakan.

Menurut penggiat Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Restaria Hutabarat, pada masa sidang I tahun 2010, DPR sudah memasukkan RUU ini dalam prolegnas prioritas 2010. Namun, pada masa sidang IV, RUU KUHAP justru hilang dari agenda pembahasan.

"Penyebabnya, pemerintah belum juga mengirimkan draft RUU KUHAP kepada DPR," kata Resta.


Pakar hukum pidana yang juga pernah memimpin tim perumus RUU KUHAP, Andi Hamzah, mengatakan rumusan tim sudah selesai. Mestinya, presiden tinggal membuat surat presiden menunjuk menteri yang ditugaskan mewakili pemerintah.

"Ini penyakit Indonesia, tiap ganti menteri rancangan jadi mentah. Perumusan pada masa (Andi) Mattalatta. Nah diganti Patrialis (Akbar) rancangan nggak jalan lagi," ujarnya.

Menurut Andi, RUU KUHAP ini lebih canggih daipada KUHAP yang kini berlaku. Dalam rancangan itu dimunculkan hakim komisaris untuk menilai sah tidaknya penetapan tersangka dan penahanan oleh polisi.

"Polisi punya waktu lima hari untuk mendapatkan persetujuan hakim komisaris, waktu perjalanan tidak dihitung untuk daerah yang memerlukan perjalanan berhari-hari," ujar Andi.

Hukuman tindak pidana ringan dimungkinkan selain kurungan. Misalnya, mencuri satu biji kakao. Hakim tetap menyatakan bersalah. "Tapi, hukuman nol. Tetap dihukum karena mencuri sekecil apapun salah, tidak membebaskan," katanya.

Menurut Andi, diatur pula jenis hukuman lain seperti kerja sosial atau denda. "Untuk tindak pidana dengan ancaman dibawah enam bulan," ujarnya.

Hukuman untuk tindak pidana dengan ancaman dibawah empat tahun, bisa diselesaikan diluar pengadilan. Misalnya, kasus utang-piutang. Ternyata pemberi utang melaporkan ke polisi dengan alasan penipuan. "Ini bisa diselesaikan tanpa pengadilan kalau mengganti," ujarnya.

 

Sumber: VIVAnews