Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai menyatakan, pihaknya akan mulai menyusun naskah akademis draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk melindungi peran whistle blower, Selasa (3/8/2010) malam ini. Naskah ini direncanakan selesai pada akhir Agustus.

"Malam ini tim internal LPSK sedang menyusun naskah dan draf UU perubahan itu. Target akhir Agustus naskah akademis dari LPSK sudah final. Setelah itu akan diberikan ke Menkumham," ujarnya, Selasa (3/8/2010) di Hotel Harris, Jakarta.


Menurutnya, revisi ini sudah didukung banyak pihak, seperti Komisi III DPR, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, dan juga Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia. "Menkumham akan mengeluarkan SK untuk membentuk tim perubahan UU itu. Rencananya, awal Agustus ini tim itu sudah terbentuk," ujarnya.

Isi tim tersebut, menurutnya, berasal dari unsur LPSK, Kemenhuk dan HAM, dan Satgas. "Tapi kita usulkan juga agar lintas departemen seperti dari Setneg, juga diusahakan dari kepolisian, jaksa, hakim, apa itu akan diakomodasi, itu sangat tergantung menteri," katanya kepada Kompas.com.

Revisi ini menyangkut pengadaan aturan tentang whistle blower yang selama ini masih terbatas. Berkaca pada kasus Susno, LPSK mengalami kesulitan karena selain menjadi whistle blower kasus Gayus Tambunan, Susno juga menjadi tersangka pada kasus PT Salmah Arowana Lestari.

"Konsekuensinya, kalau aturan ini tidak ada, kita akan kesulitan mendapatkan whistle blower dari masyarakat," tandas Abdul Haris.

 

Sumber: Kompas.com