Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyesalkan DPR tidak segera menindaklanjuti pembahasan RUU Bantuan Hukum (BH) setelah Presiden Susilo Bambang menunjuk menteri untuk mewakili proses pembahasan.

"YLBHI juga telah mengirimkan surat kepada Presiden agar mengeluarkan surat untuk menunjuk menteri-menteri terkait yang akan membahas RUU BH. Kemudian Presiden telah mengeluarkan Surat No:R. 51/Pres/06/2010, perihal Penunjukan wakil dalam hal ini adalah menteri-menteri yang terkait untuk duduk bersama-sama dengan DPR untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Bantuan Hukum," kata Ketua YLBHI, Erna Ratnaningsih, dalam rilis yang diterima primaironline.com, Kamis (29/7).

Menurutnya, Badan Musyawarah sendiri telah memutuskan Badan Legislasi yang akan membahas RUU tersebut. Namun, dalam pemantauan yang dilakukan oleh YLBHI di DPR sampai saat ini belum ada jadwal pembahasan RUU BH untuk masa persidangan IV yang dimulai pada tanggal 12 Juli dan berakhir pada tanggal 30 Juli 2010.

"Maka YLBHI mendorong DPR segera membahas RUU Bantuan Hukum pada masa persidangan berikutnya yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 2010. YLBHI mengajak seluruh Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi, Praktisi Hukum dan juga seluruh elemen masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap proses pembahasan RUU BH di DPR agar tidak hanya memenuhi tuntutan RUU BH itu diundangkan namun yang lebih substansial isinya harus sesuai dengan harapan para pencari keadilan," papar dia.

 

 

Sumber: primaironline