Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah dan DPR sepakat menjadikan merevisi Undang Undang No 22/2002 tentang Grasi menjadi UU. Beberapa materi dalam beleid ini mengalami perubahan.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan kalau salah satu perubahannya adalah pemerintah melalui dirinya bisa aktif menyambangi para terpidana tertentu untuk mengajukan grasi. "Dalam Undang-Undang yang lama, pemerintah bersifat pasif," ujar Patrialis, dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (26/7).

Patrialis menambahkan perubahan yang lainnya adalah soal batas waktu pengajuan grasi yang boleh diajukan oleh terpidana. Batas waktunya paling lama bisa diajukan satu tahun sejak putusan hukum terhadap terpidana mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemerintah juga diberikan waktu hanya 30 hari untuk memproses pengajuan permohonan grasi tersebut. Selain itu, permohonan grasi hanya boleh diajukan satu kali untuk satu terpidana saja. "Untuk memberikan kepastian hukum," ujar Patrialis.

Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy mengatakan kalau beleid ini bukan hanya sebagai bentuk pengampunan saja. Tetapi juga untuk menciptakan keadilan bagi orang-orang yang terkena dampak dari pengadilan yang tidak fair.

Ditambahkannya, perubahan beleid ini juga bisa untuk menyelesaikan masih adanya sekitar 2000-an permohonan grasi yang merupakan warisan sejak sebelum UU grasi yang lama diberlakukan. "Penyelesaian permohonan grasi warisan itu diperpanjang sampai Oktober 2012," ujar Tjatur.

Untuk diketahui, Beleid ini pun akan segera berlaku. Karena Wakil Ketua DPR Pramono Anung telah mengetuk palu menyepakati beleid ini. Sekarang beleid ini tinggal ditandatangani oleh Presiden dan diberikan nomor untuk bisa dilaksanakan.

 

Sumber: Primaironline