Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Fungsi intelijen dalam negara Republik Indonesia membutuhkan payung hukum. Rancangan UU Intelijen yang menjadi inisiatif DPR RI dalam Prolegnas 2010 membutuhkan banyak kontribusi masyarakat.

"Saat ini sedang meminta masukan-masukan dari semua yang dijadikan stakeholder, ada dari Badan Intelijen Negara (BIN), LSM dan beberapa pihak terkait lainnya," kata Koordinator Tim RUU Intelijen Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad AS Hikam, saat berbincang dengan primaironline.com, Minggu (4/4).

Intelijen merupakan garis pertama pertahanan negara. Namun, hingga saat ini belum ada dasar hukum yang kuat, setingkat UU untuk melaksanakan aktivitas intelijen. Adapun peraturan yang digunakan hanya setingkat Keputusan Presiden. "Selama ini kita enggak punya aturannya," jelasnya.

BIN, kata dia, sudah memberikan draf RUU beserta naskah akdemiknya. Beberapa diskusi dan mendengarkan pendapat pihak terkait oleh DPR sudah dilakukan, seperti dengan Kepala BIN dan mantan Kepala BIN. Karena itu, dibutuhkan banyak masukan lagi dari masyarakat. "Setelah itu baru bisa masuk ke panitia kerja DPR RI," ujarnya.

 

 

Sumber: Primaironline