Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

DPR akan mengkaji usulan pengembalian penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di pengadilan tinggi (PT) sebagaimana diusulkan Mendagri Gamawan Fauzi.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, pengalaman satu tahun pilkada yang hampir semuanya berakhir dengan sengketa bisa menjadi evaluasi bagaimana mekanisme ideal penyelesaiannya.

Apalagi, kata dia, jika Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan juga sudah terkesan kewalahan menghadapi padatnya daftar sengketa. “Ide Mendagri tersebut akan kita timbang-timbang plus minusnya, termasuk tingkat kerawanan adanya intervensi dari pihak-pihak yang bersengketa,” kata Priyo kepada di Jakarta, Minggu (11/7/2010).

Menurut Priyo, berdasarkan Undang- Undang (UU) No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU No 12/2008 hasil revisi terbatas atas UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, pilkada masuk dalam rezim pemilu. Dengan demikian, kata dia, penyelesaian sengketanya juga sama dengan pemilu,yakni di MK.

Namun, lanjut dia, bukan berarti hal itu tidak bisa berubah lagi. “Bisa saja UU-nya nanti kita ubah kalau itu (penyelesaian sengketa di PT) satu-satunya cara yang paling tepat untuk mempercepat keputusan. Apalagi kalau MK sudah merasa kewalahan karena hampir semua pilkada berujung sengketa,” ungkapnya.

 

Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi mengusulkan sengketa pilkada dikembalikan untuk diproses di PT. Sebab, dengan begitu biaya yang dikeluarkan dalam proses sengketa akan lebih kecil.

Ketua MK Mahfud MD menyatakan kesetujuannya. Menurut dia, selama ini penanganan sengketa pilkada polanya sama seperti pelanggaran politik uang, jabatan struktural, dan kecurangan-kecurangan lain. “Soal penanganan pilkada ke pengadilan tinggi, saya kira sebagai Ketua MK setuju sekali karena bosan menangani hal-hal yang sama,” ungkap Mahfud.

 

Sumber: okezone