Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

DPR Marzuki Alie setuju bila jabatan Kepala Kepolisian RI tidak harus dari jajaran polisi lulusan Akpol atau perwira aktif.

“Sementara ini kan kita masih berpegang pada UU Kepolisian yang didalamnya mengatur bahwa Kapolri diambil dari jajaran institusi kepolisian. Kalau Presiden dan DPR sepakat bahwa tidak harus, maka hal itu mungkin saja bisa dilakukan. Yang jelas saat ini pegangannya harus pada UU dan UU mengatakan Kapolri harus dari jajaran internal kepolisian,” kata Marzuki Alie, Jakarta, Minggu (11/7).

 

 

Marzuki mengakui bahwa UU saat ini memang mengikat dan mengungkung DPR untuk memilih kapolri baru. Namun melihat institusi kepolisian yang saat ini menjadi sorotan, bukan tidak mungkin Presiden dan DPR melakukan terobosan untuk mengubah UU.

“Yang menunjuk kapolri itu adalah presiden yang harus disetujui oleh DPR. Jadi jika presiden sebagai atasan kapolri menginginkan kapolri bukan dari institusi polri yang aktif, maka paling tidak hal itu bisa dibicarakan dengan DPR,” jelas politisi Partai Demokrat itu.

Jika ada kesepakatan, maka tinggal dicari format perubahan UU-nya apakah dengan mengamendemen UU tersebut atau pemerintah cukup mengeluarkan Perppu. Namun untuk perppu tentunya harus ada alasan yang mendesak.

“Nah apakah kondisi saat ini sudah bisa dikategorikan sebagai keadaan mendesak, itu yang bisa menilai pemerintah sendiri, karena yang berwenang mengeluarkan perppu tentunya pemerintah,” jelasnya.

 

Sumber: Primaironline