Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

 

 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dirjen Peraturan Perundang-undangan (PP) Kemenkumham Widodo Ekatjahjana melakukan kunjungan ke Lapas Wirogunan pada Rabu (17/5/2017).

 

 

 

Kunjungan dimaksudkan untuk mengkaji sisi regulasi dan pemenuhan hak-hak warga binaan yang diatur dalam PP 99 tahun 2012 tentang pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap napi perkara kejahatan luar biasa yaitu, korupsi, narkotika, dan terorisme.

 

 

 

 

Ditemani langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Wirogunan Suherman, Widodo melihat langsung kondisi Lapas sekaligus sosialisasi terkait remisi dari revisi PP 99 tahun 2012.

 

 

 

"Kegiatan hari ini pembinaan dan monitoring terkait pelaksanaan PP 99 tahun 2012 di Lapas Wirogunan. Ini sudah biasa, kita melihat realisasi regulasi terkait tata kelola Lapas," ujar Widodo pada Rabu (17/5/2017).

 

 

 

Widodo menjelaskan, revisi PP nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tengah memasuki tahap akhir.

 

 

 

Draf revisi akan diserahkan ke Sekretariat Negara dan menunggu persetujuan Presiden.

 

Revisi tersebut memudahkan narapidana kasus narkoba bagi pemakan untuk mendapatkan remisi, tanpa perlu mengajukan Justice Collaborator (JC).

 

 

 

"Revisi PP 99 tahun 2012 ini salah satu solusi upaya mengatasi kelebihan kapasitas dalam lapas, kita mudahkan bagi narapidana pemakai narkoba untuk meraih remisi sehingga mengurangi beban Lapas," tuturnya.

 

 

 

Widodo menyebut, 60 persen penghuni Lapas di seluruh Indonesia adalah narapidana kasus narkoba.

 

 

 

Mereka yang dipidana karena memakai narkoba dinilai adalah korban dari pengedar atau bandar narkoba, sehingga tidak perlu mengajukan JC untuk mendapatkan remisi.

 

 

 

"Aturan revisi ini hanya berlaku bagi napi pemakai narkoba, tidak berlaku bagi pengedar dan bandar maupun napi kasus terorisme dan korupsi," tegasnya. (*)

 

 

 

 

 

http://jogja.tribunnews.com/2017/05/17/dirjen-kemenkumham-monitoring-tata-kelola-lapas-di-wirogunan