Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly meminta perguruan tinggi diurus yang tergabung dalam Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) agar mereformasi kurikulum fakultas hukum untuk mencari lulusan yang siap beracara di kancah internasional.
"Saya sampaikan kepada para dekan saya me-reformasi juga kurikulum fakultas hukum, karena sekarang dunia kita sudah sangat global," kata Yasonna usai menerima jajaran pengurus APPTHI di kantor Kemenkumham, Jakarta, Jumat (21/4).

Yasonna menyampaikan permintaan tersebut karena fakultas hukum adalah dapur untuk menggodok dan mencetak SDM di bidang hukum yang siap bertaruh di kancah internasional.
"Perguruan tinggi sebagai dapur yang menggodok SDM juga harus mampu melakukan pengkajian kurikulum yang pas untuk kebutuhan-kebutuhan yang digunakan dalam hukum-hukum internasional," katanya.
Fakultas hukum harus mereformasi kurikulum pendidikannya untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi pasar global, di mana pengacara atau advokat dari luar negeri bisa beracara di indonesia atau sebaliknya.
Era global juga membuka keran investasi yang bisa menimbulkan dampak hukum antara satu investor atau perusahaan dengan investor atau perusahaan lainnya. Bahkan, ada juga perusahaan menggugat pemerintah seperti Churchill Mining Plc.

"Jadi investasi masuk sering kali terjadi perselisihan antara investor dengan investor, bahkan investor menggugat pemerintah seperti kasus Churchill, kita juga yang harus mengambil Bank Century misalnya. Dan kita kerja sama dengan lawyer asing," katanya.
Karena itu, perguruan tinggi harus menyusun kurikulum untuk mencari pengacara yang mumpuni mengenai berbagai hukum internasional, jadi perusahaan atau pemerintah tidak lagi menggunakan jasa pengacara di negara di mana kasus hukumitu terjadi.
"Kenapa kita tidak juga kita buat kurikulum kita, Baik dalam beracara arbitrase di internasional maupun hukum-hukum perdata internasional, hukum investasi dan lain-lain.
Supaya apa, juga di ASEAN sudah mulai masuk juga pengacara luar ke indonesia bermitra dengan orang indonesia, mengapa kita tidak datang ke sana, " katanya.
Dengan adanya kurikulum yang untuk pengacara profesional, maka pengacara-pengacara Indonesia nanti diharapkan bisa praktik Atau membuka kantor hukum di berbagai negara seperti Singapura, dan negara-negara lainnya.
"Tidak hanya jadi jago kandang sendiri. Jadi harus berani punya kemampuan membuka kantor di Singapura, enggak apa-apa gabung dengan kantor lokalnya dulu, ke Hongkong, Jepang, ke mana, "kata Yasonna.

Ia menambahkan," Ini yang saya katakan akhir fakultas hukum kita juga jawab kebutuhan itu, karena sekarang dengan pasar Asia yang terbuka, bukun hanya barang, jasa juga sudah bisa masuk. Ada juga dokter-dokter dan pengacara, "katanya.
"Ada juga dokter-dokter dan pengacara, "katanya. Untuk mewujudkannya, Kemenkumham dalam waktu dekat akan menjalin kerja sama dengan jumlah perguruan tinggi." Nanti kami akan undang juga tanggal 26, kita akan ada pertemuan dalam kerangka kerja sama dengan rekan rekan Beberapa perguruan tingggi indonesia, "katanya.

 

 

 

Sumber: gatra.com