Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan reses dari para anggota dewan tidak menghalangi pemerintah dan Komisi II DPR untuk dapat mempercepat penyelesaian revisi UU Pilkada. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan tim perumus/sinkronisasi antara pemerintah dan Komisi II tetap bekerja selama masa reses DPR berlangsung.

Tim itu tetap melakukan konsinya-si untuk merapikan semua rumusan yang telah disepakati bersama. Namun, Tjahjo tidak menampik masih ada poin-poin yang belum disepakati bersama sehingga pembahasan kembali perlu dilakukan.

"Prinsipnya tim pemerintah dan DPR mempunyai semangat agar revisi ini dapat menyempurnakan pelaksanaan Pilkada Serentak Februari 2017 yang diharapkan dapat semakin demokratis," tuturnya saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Tjahjo melanjutkan, rapat Panitia Kerja (Panja) pembahasan revisi UU Pilkada secara resmi baru akan dimulai pada 18 Mei mendatang.

Rapat tersebut akan membahas beberapa hal terkait dengan materi daftar inventaris masalah (DIM) revisi yang belum final dalam rapat Panja yang dilakukan sebelum masa reses berlangsung.

Poin-poin DIM yang perlu pembahasan lebih lanjut ialah definisi peng-aturan sanksi bagi yang melakukan politik uang, isu keharusan mundur bagi anggota dewan saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah, serta peningkatakan kualitas verifikasi dukungan untuk pasangan calon perseorangan yang akan didasarkan pada DPT pemilu sebelumnya dan KTP yang berbasis pada nomor induk kependudukan (NIK).

"Prinsipnya, pemerintah dan DPR sepakat dan memahami bahwa dalam melakukan revisi kita berpegang pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang final dan mengikat," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman berharap revisi dapat rampung pada akhir Mei sehingga tidak perlu sampai mengganggu proses dan tahapan pilkada. Komisi II menargetkan pada 30 Mei sudah ada penandatanganan revisi tingkat 1 dan pada 31 Mei revisi UU Pilkada sudah berada di tingkat paripurna,

Terkait dengan klausul bahwa para anggota dewan cukup mundur dari pimpinan dan alat kelengkapan dewan saat mencalonkan diri menjadi kepala daerah, Rambe menegaskan sudah ada kesepakatan, tapi belum diputuskan.

 

 

 

Sumber: mediaindonesia.com