Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Jakarta, 11/4/2016, Berlangsung sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 mengenai "Pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b] dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 26A] yang menurut anggapan pemohon bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28 D Ayat (1), dan Pasal 28 I Ayat (4)  UUD 1945". Berdasarkan penjelasan dan argumentasinya Pemerintah berpendapat bahwa:

  1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
  2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
  3. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing);
  4. Menyatakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28 D Ayat (1), Pasal 28 I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.