Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

KOMITMEN partai politik (parpol) melalui fraksi-fraksi di lembaga legislatif sangat dibutuhkan dalam merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Hal itu penting mengingat waktu untuk pembahasan RUU tersebut hanya sekitar dua pekan.

Menurut rencana, RUU itu baru mulai dibahas pada 15 April mendatang, sementara masa sidang ke-4 DPR akan berakhir pada 29 April.

 

"Waktu sangat singkat, butuh komitmen partai-partai yang punya fraksi di DPR," terang Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, aturan yang berkualitas dan demokratis akan menguntungkan semua pihak karena mereka bisa berkompetisi secara setara dan adil.

"Yang jadi tantangan ialah bagaimana mengelola dinamika di DPR agar lebih mengedepankan kepentingan kualitas pilkada ketimbang tarik-menarik kepentingan parsial antarpartai," paparnya.

Untuk itu, kata dia, jika anggota dewan mengedepankan kualitas dan kepastian hukum pilkada, waktu pembahasan yang singkat tidak akan menjadi masalah.

Secara terpisah, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono optimistis pembahasan RUU Pilkada akan tuntas pada waktunya.

Ia menyebut hanya 40% dari substansi RUU yang masih perlu dibahas secara intensif. Selebihnya, sudah ada kesamaan pandangan.

"Jangankan dua minggu, satu minggu pun kalau intensif kita bahas bisa tuntas. Saya yakin sebelum 29 April selesai," terangnya.

Ia mengungkapkan ada empat poin yang akan alot dalam pembahasan. Pertama, soal sengketa partai politik.

Dalam draf RUU Pilkada disebutkan hanya partai yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM yang dapat mengusung calon kepala daerah.

"Mungkin partai yang bersengketa tidak setuju dengan hal itu," katanya.

Kedua, menyangkut persentase syarat perseorangan. Sebelumnya sempat mengemuka syarat tersebut dinaikkan persentasenya. Ketiga, mengenai sanksi bagi partai politik.

Yang terakhir mengenai syarat mundur bagi anggota TNI, Polri, PNS, DPR, DPD, DPRD, dan pegawai BUMN/BUMD.

"Kita (pemerintah) kan posisinya tetap mundur ketika ditetapkan sebagai calon," tandasnya.

Honor sama

Besaran honor petugas di tingkat lapangan atau penyelenggara ad hoc dalam Pilkada serentak 2017 akan disamakan untuk semua daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak lagi menggunakan standar honorarium yang ditentukan oleh setiap kepala daerah seperti Pilkada 2015 silam.

Komisioner KPU Ferry Kur-nia Rizkiyansyah mengungkapkan KPU sedang menyusun peraturan terkait dengan standardisasi besaran honorarium barang dan jasa.

Peraturan itu ditargetkan rampung sebelum penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pada 30 April.

KPU akan berkoordinasi dengan instansi lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bawaslu untuk menentukan berapa besaran yang pas mengenai standardisasi pengadaan barang dan jasa tersebut.

 

 

 

 

Sumber: mediaindonesia.com

KOMITMEN partai politik (parpol) melalui fraksi-fraksi di lembaga legislatif sangat dibutuhkan dalam merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Hal itu penting mengingat waktu untuk pembahasan RUU tersebut hanya sekitar dua pekan.

Menurut rencana, RUU itu baru mulai dibahas pada 15 April mendatang, sementara masa sidang ke-4 DPR akan berakhir pada 29 April.

"Waktu sangat singkat, butuh komitmen partai-partai yang punya fraksi di DPR," terang Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, aturan yang berkualitas dan demokratis akan menguntungkan semua pihak karena mereka bisa berkompetisi secara setara dan adil.

"Yang jadi tantangan ialah bagaimana mengelola dinamika di DPR agar lebih mengedepankan kepentingan kualitas pilkada ketimbang tarik-menarik kepentingan parsial antarpartai," paparnya.

Untuk itu, kata dia, jika anggota dewan mengedepankan kualitas dan kepastian hukum pilkada, waktu pembahasan yang singkat tidak akan menjadi masalah.

Secara terpisah, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono optimistis pembahasan RUU Pilkada akan tuntas pada waktunya.

Ia menyebut hanya 40% dari substansi RUU yang masih perlu dibahas secara intensif. Selebihnya, sudah ada kesamaan pandangan.

"Jangankan dua minggu, satu minggu pun kalau intensif kita bahas bisa tuntas. Saya yakin sebelum 29 April selesai," terangnya.

Ia mengungkapkan ada empat poin yang akan alot dalam pembahasan. Pertama, soal sengketa partai politik.

Dalam draf RUU Pilkada disebutkan hanya partai yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM yang dapat mengusung calon kepala daerah.

"Mungkin partai yang bersengketa tidak setuju dengan hal itu," katanya.

Kedua, menyangkut persentase syarat perseorangan. Sebelumnya sempat mengemuka syarat tersebut dinaikkan persentasenya. Ketiga, mengenai sanksi bagi partai politik.

Yang terakhir mengenai syarat mundur bagi anggota TNI, Polri, PNS, DPR, DPD, DPRD, dan pegawai BUMN/BUMD.

"Kita (pemerintah) kan posisinya tetap mundur ketika ditetapkan sebagai calon," tandasnya.

Honor sama

Besaran honor petugas di tingkat lapangan atau penyelenggara ad hoc dalam Pilkada serentak 2017 akan disamakan untuk semua daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak lagi menggunakan standar honorarium yang ditentukan oleh setiap kepala daerah seperti Pilkada 2015 silam.

Komisioner KPU Ferry Kur-nia Rizkiyansyah mengungkapkan KPU sedang menyusun peraturan terkait dengan standardisasi besaran honorarium barang dan jasa.

Peraturan itu ditargetkan rampung sebelum penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pada 30 April.

KPU akan berkoordinasi dengan instansi lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bawaslu untuk menentukan berapa besaran yang pas mengenai standardisasi pengadaan barang dan jasa tersebut.

- See more at: http://www.mediaindonesia.com/news/read/39053/ruu-pilkada-berpacu-dengan-waktu/2016-04-08#sthash.Q3hRD9Ac.dpuf