Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dodi Reza Alex Noerdin, mengatakan RUU KUHAP jangan sampai menjadi instrumen yang akan mengerdilkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, bila kemudian dalam RUU KUHAP itu kewenangan KPK dipangkas, dia tak sepakat.

"Marwah KPK harus tetap dijaga," kata Dodi, di Jakarta, Rabu 29 Januari 2014.

Menurutnya, desakan beberapa pihak yang meminta agar pembahasan RUU KUHAP sebaiknya dihentikan sementara dan bisa dilanjutkan lagi pada periode selanjutnya usai hasil pemilu 2014, dapat dipahami. Sebab, RUU KUHAP ini sangat krusial, maka pembahasannya pun tak boleh tergesa-gesa.

"RUU ini harus dibahas dengan sangat serius. Dunia hukum akan ditentukan oleh ini," kata Dodi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Initiative Institute, Hermawanto, mengatakan pembahasan RUU KUHAP sebaiknya memang dihentikan dulu. Parlemen periode sekarang jangan memaksakan diri. Dari sisi waktu, sudah tak ideal lagi membahas RUU yang sangat krusial.

"Pembahasan RUU KUHAP memang seharusnya dihentikan, selain tidak efektif karena masa sidang yang pendek, mengesankan pula pembahasan itu tergesa-gesa seperti kejar setoran," kata dia.

Apalagi, kata mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta ini, muncul isu tak sedap yang menyertai pembahasan RUU KUHAP, di mana disinyalir ada upaya untuk mengkerdilkan KPK. Bila dipaksakan tetap dibahas, sementara di satu sisi mencuat isu yang negatif, sebaiknya memang dihentikan dulu.

"Akan lebih banyak prasangka negatifnya, apalagi jika benar ada syahwat mandulkan KPK," kata dia.

 

 

 

 

 

Sumber: vivanews.com