Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Anggota Wantimpres yang juga bekas Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari mengatakan, banyak hal dalam pembahasan RUU BPJS yang menyimpang dari sistem jaminan sosial karena rakyat diminta turut memberikan iuran. Bahkan, RUU ini juga menyimpang dari konstitusi.

Dia juga mengingatkan, kemampuan negara melakukan pembangunan tinggal delapan persen saja, karena selebihnya sudah digunakan untuk biaya rutin dan subsidi.

"Kita minta pemerintah keluarkan saja Perpu untuk jaminan kesehatan, itu bisa dilakukan cukup dengan anggaran sebesar Rp27 triliun. Saat ini yang sudah ada di APBN sebesar Rp7 triliun tinggal dicarikan tambahan mengubah bantuan sosial 33 kementerian yang mencapai Rp50 triliun buat disisihkan untuk jaminan kesehatan," kata dia dalam Seminar bertajuk "Menolak Intervensi Neoliberal dalam RUU BPJS", di Jakarta, Selasa (5/7).

Hal serupa juga dinyatakan oleh pakar ekonomi Sri Edi Swasono yang mengatakan sejak awal UU SJSN, yang menjadi payung RUU BPJS, diberlakukan dia telah melakukan judicial review pada Mahkamah Konstitusi (MK). "Dalam RUU BPJS sekarang ini, banyak hal seperti hak rakyat yang ingin dibalikkan jadi komoditi dagang asuransi, semua ini mesti diwaspadai," kata dia mengingatkan.

Guru besar ekonomi UI itu mengatakan jaminan sosial adalah hak warga negara bukan kewajiban warga negara. Dia merasa perlu mengingatkan hal itu karena telah terjadi perubahan persepsi di mana dalam UUD 45 dikatakan bahwa jaminan sosial adalah hak warga negara tetapi dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diubah menjadi kewajiban rakyat. "UU ini menggeser kewajiban negara kepada rakyat," ujar dia.

 

 

 

 

Sumber: primaironline