Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun. Sebelumnya, usia anak yang dapat diberikan tanggungjawab secara pidana sesuai dengan UU No 3/1997 Tentang Pengadilan Anak yakni usia 8 tahun.

"Menyatakan frase 8 tahun dalam pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 UU No 37/1997 tentang Pengadilan Anak bertentangan dengan UUD 1945," kata Ketua Majelis Konstitusi Mahfud MD dalam putusannya, Kamis, 24 Februari 2011.

Mahkamah menilai perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak, terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh kembang. Bahwa penetapan usia maksimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik sebagian negara.

Pertimbangan lainnya yaitu umur 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan, mempertimbangkan bahwa anak secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental dan intelektual yang stabil.

"Serta sesuai dengan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Sehingga dapat bertanggungjawab secara hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya," tambahnya.

Uji materi judicial review ini diajukan oleh Komisi Perlindungan Angan Anak Medan (YPKPAM). Mereka memohon MK untuk menghapuskan frase kata dalam UU No 3/1997 Tentang Pengadilan Anak.

Pemohon minta penghapusan sepanjang frase Pasal 1 butir 2 "maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan".

Pasal 4 ayat 1, sepanjang frase" sekurang-kurangnya 8 tahun". Pasal 5 ayat 1 sepanjang frase, "belum mencapai umur 8 tahun. Pasal 23 ayat 2 huruf a sepanjang frase, " pidana penjara," dan pasal 31 ayat 1 sepanjang frase "di lembaga pemasyarakatan anak".

 

 

 

Sumber: vivanews