Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Perjalanan panitia seleksi Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) terus bergerak lambat. Setelah membutuhkan waktu lebih dari sepekan untuk diresmikan Presiden, setelah SK keluar, pansel pun tak langsung bekerja.

"Hari senin pukul 9 pagi kita mau rapat. Hari senin itu semua baru kami bahas, ya anggaran, mekanisme, semuanya. Sekarang masih dihitung-hitung anggarannya berapa," ujar Patrialis yang juga ketua pansel KPK kepada wartawan di Gedung Kemenkum dan HAM, Jumat (14/5).

Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK resmi dibentuk Presiden SBY. Menkum HAM Patrialis Akbar menjadi ketua pansel, sementara mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana dan Mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif menjadi anggota.

Beberapa anggota Pansel KPK lainnya adalah Todung Mulya Lubis, Rheinald Kasali, Fajrul Falaakh, Ikhlasul Amal, dan Hariadi B Sukamdani. Sementara wakil ketua Pansel dijabat oleh Irjen Pol MH Ritonga.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam Keppres yang ditandatangani Presiden Yudhoyono pada 8 Mei 2010 itu ditetapkan Ketua Pansel adalah Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maria Farida Indarti mengajukan pendapat berbeda dalam putusan MK yang menolak uji materiil UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama.
Menurutnya, UU tersebut merupakan produk masa lampau, walaupun berdasarkan aturan peralihan Pasal I UUD 1945 secara formal masih mempunyai daya laku (validity).

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan judicial review UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Larangan Penodaan Agama. UU tersebut masih tetap berlaku.

Mendengar putusan tersebut puluhan massa berbaju putih dan bersorban yang mengikuti persidangan langsung mengucapkan takbir, Allahu Akbar.