Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Fungsi intelijen dalam negara Republik Indonesia membutuhkan payung hukum. Rancangan UU Intelijen yang menjadi inisiatif DPR RI dalam Prolegnas 2010 membutuhkan banyak kontribusi masyarakat.

"Saat ini sedang meminta masukan-masukan dari semua yang dijadikan stakeholder, ada dari Badan Intelijen Negara (BIN), LSM dan beberapa pihak terkait lainnya," kata Koordinator Tim RUU Intelijen Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad AS Hikam, saat berbincang dengan primaironline.com, Minggu (4/4).

Sugeng Teguh Santoso kuasa hukum tersangka percobaan suap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ari Muladi mengatakan bahwa kliennya tak bisa dijerat dengan Pasal 21 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alasannya, kliennya telah mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menyebutkan hal tersebut.

“Kredibilitas KPK dipertanyakan kenapa kerena Ari tidak bisa dijerat dengan Undang-Undang Pasal 21 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena Ari sudah mencabut keterangannya pada tanggal 26 Agustus,” ucapnya.

Lebih lanjut Sugeng juga mengeluhkan, sikap KPK yang enggan untuk melindungi pelapor adanya tindak pidana korupsi.

 

Koordinator Kontras Usman Hamid mendesak pemerintah agar segera membuat UU tentang Perlindungan Aktivis.

Hal ini menyusul kasus penganiayaan terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satya Langkun.

“Ketiga membuat kebijakan kongkret legislasi UU Aktivis itu penting dan sekarang sudah masuk prolegnas (program legislasi nasional) tinggal dipercepat saja pembahasan,” ujarnya di Jakarta, Senin (12/7/2010).

Usman sepakat bahwa aktivis sama dengan warga negara lain. Namun dalam beberapa hal harus mendapatkan perlindungan lebih karena berpotensi terancam keselamatan jiwanya lantaran berusaha mengungkap kasus KKN.

 

Wacana membuat UU Perlindungan Aktivis yang diusung oleh sebagian masyarakat dinilai tidak diperlukan. Aktivis cukup dilindungi dengan aturan yang ada dengan memaksimalkan penegakan hukum.

Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, (UII), Yogyakarta, Muzakir menilai sedikitnya ada dua alasan wacana UU tersebut tidak diperlukan.

"Pertama, hukum harus memihak terhadap semua orang sehingga bunyinya adalah setiap orang kecuali untuk tipe pekerjaan tertentu. Hukum jangan sampai melindungi hak-hak orang perorangan. Jangan-jangan nanti petani juga minta perlindungan," kata Muzakir yang juga tim perumus revisi KUHAP saat berbincang dengan detikcom, Senin, (12/7/2010).

DPR Marzuki Alie setuju bila jabatan Kepala Kepolisian RI tidak harus dari jajaran polisi lulusan Akpol atau perwira aktif.

“Sementara ini kan kita masih berpegang pada UU Kepolisian yang didalamnya mengatur bahwa Kapolri diambil dari jajaran institusi kepolisian. Kalau Presiden dan DPR sepakat bahwa tidak harus, maka hal itu mungkin saja bisa dilakukan. Yang jelas saat ini pegangannya harus pada UU dan UU mengatakan Kapolri harus dari jajaran internal kepolisian,” kata Marzuki Alie, Jakarta, Minggu (11/7).