Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Sugeng Teguh Santoso kuasa hukum tersangka percobaan suap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ari Muladi mengatakan bahwa kliennya tak bisa dijerat dengan Pasal 21 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alasannya, kliennya telah mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menyebutkan hal tersebut.

“Kredibilitas KPK dipertanyakan kenapa kerena Ari tidak bisa dijerat dengan Undang-Undang Pasal 21 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena Ari sudah mencabut keterangannya pada tanggal 26 Agustus,” ucapnya.

Lebih lanjut Sugeng juga mengeluhkan, sikap KPK yang enggan untuk melindungi pelapor adanya tindak pidana korupsi.

 

Koordinator Kontras Usman Hamid mendesak pemerintah agar segera membuat UU tentang Perlindungan Aktivis.

Hal ini menyusul kasus penganiayaan terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satya Langkun.

“Ketiga membuat kebijakan kongkret legislasi UU Aktivis itu penting dan sekarang sudah masuk prolegnas (program legislasi nasional) tinggal dipercepat saja pembahasan,” ujarnya di Jakarta, Senin (12/7/2010).

Usman sepakat bahwa aktivis sama dengan warga negara lain. Namun dalam beberapa hal harus mendapatkan perlindungan lebih karena berpotensi terancam keselamatan jiwanya lantaran berusaha mengungkap kasus KKN.

 

Wacana membuat UU Perlindungan Aktivis yang diusung oleh sebagian masyarakat dinilai tidak diperlukan. Aktivis cukup dilindungi dengan aturan yang ada dengan memaksimalkan penegakan hukum.

Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, (UII), Yogyakarta, Muzakir menilai sedikitnya ada dua alasan wacana UU tersebut tidak diperlukan.

"Pertama, hukum harus memihak terhadap semua orang sehingga bunyinya adalah setiap orang kecuali untuk tipe pekerjaan tertentu. Hukum jangan sampai melindungi hak-hak orang perorangan. Jangan-jangan nanti petani juga minta perlindungan," kata Muzakir yang juga tim perumus revisi KUHAP saat berbincang dengan detikcom, Senin, (12/7/2010).

DPR Marzuki Alie setuju bila jabatan Kepala Kepolisian RI tidak harus dari jajaran polisi lulusan Akpol atau perwira aktif.

“Sementara ini kan kita masih berpegang pada UU Kepolisian yang didalamnya mengatur bahwa Kapolri diambil dari jajaran institusi kepolisian. Kalau Presiden dan DPR sepakat bahwa tidak harus, maka hal itu mungkin saja bisa dilakukan. Yang jelas saat ini pegangannya harus pada UU dan UU mengatakan Kapolri harus dari jajaran internal kepolisian,” kata Marzuki Alie, Jakarta, Minggu (11/7).

 

DPR akan mengkaji usulan pengembalian penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di pengadilan tinggi (PT) sebagaimana diusulkan Mendagri Gamawan Fauzi.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, pengalaman satu tahun pilkada yang hampir semuanya berakhir dengan sengketa bisa menjadi evaluasi bagaimana mekanisme ideal penyelesaiannya.