Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Sebanyak delapan Ombudsman Daerah di Indonesia, berkumpul di Makassar untuk menyatakan sikap menolak keberadaan Undang – Undang nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Delapan daerah ini bahkan akan melakukan yuducial review terhadap UU tersebut karena dinilai tidak mengakomodasi keberadaan Ombudsman daerah.

Kedelapan Ombudsman tersebut mendapat kekuatan dari Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin yang merupakan satu – satu pemimpin yang berasal dari unsur pemerintah yang akan mengajukan judicial Review terhadap keberadaan UU tersebut.

Pemerintah meminta Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa. Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, UU Ormas sudah kedaluwarsa.

"Undang-undang tersebut dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan nilai-nilai demokrasi, sehingga sudah selayaknya direvisi," kata Djoko dalam Rapat Gabungan dengan Komisi II (pemerintahan dalam negeri dan ormas), Komisi III (hukum), dan Komisi VIII (agama) DPR, Senin 30 Agustus 2010.

Revisi, kata Djoko, mendesak dilakukan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Terlebih, saat ini terdapat ormas tertentu yang dalam tindakannya kerapkali meresahkan masyarakat.

Penertiban organisasi masyarakat (ormas) tidak perlu dilakukan dengan merevisi Undang-Undang (UU) nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat. Penertiban ormas bisa dilakukan dengan penegakan hukum yang telah berlaku selama ini.

Demikian disampaikan oleh anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nurul Arifin saat rapat gabungan komisi di gedung DPR, Jakarta, Senin 30 Agustus 2010.

"Merubah UU itu bukan sebuah hal yang mendesak, tapi penegakan hukum yang urgent," kata Nurul Arifin.

Ketua DPR Marzuki Alie menilai, kendala dalam menyusun RUU tidak hanya dipengaruhi dari sisi kinerja DPR semata, tetapi juga faktor persoalan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah. Meski begitu, Marzuki bertekad, tahun 2010 ini, 50 persen dari 70 Rancangan Undang-undang yang masuk prioritas legislasi bisa diselesaikan.

“Dalam konteks ini, tentunya kami sama-sama mengharapkan agar proses kerjasama antara DPR RI dengan Pemerintah khususnya dalam penyusunan UU dapat lebih efektif dan efisien,” kata Ketua DPR saat menyampaikan pidato laporan kinerja DPR RI periode Oktober 2009-Agustus 2010, Senin 30 Agustus 2010.

Pansel calon pimpinan KPK menyerahkan 2 nama untuk dipilih Presiden SBY. Ketua Komisi Yudisial (KY) non-aktif Busyro Muqoddas dan praktisi hukum Bambang Widjojanto akhirnya terpilih dari 287 calon yang mendaftar.