Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Lembaga swadaya masyarakat Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, lemah dalam mengatur akuntabilitas Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

"UU tersebut dan Tata Tertib DPR relatif lemah mengatur aspek akuntabilitas BURT," kata Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Ronald Rofiandri di Jakarta, Rabu .

Ronald memaparkan, Pasal 130 UU No 27/2009 menyatakan bahwa BURT merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Artinya, ujar dia, BURT ada dan bekerja tidak terikat dengan batas waktu keberlakuan sehingga bila DPR berkehendak untuk membubarkan DPR, maka UU tersebut harus direvisi terlebih dahulu.

Menghindari kemungkinan klaim negara lain terhadap warisan kebudayaan yang dimiliki Indonesia, pemerintah menyusun RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Internasional atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

"Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menginginkan adanya pengaturan warisan budaya seperti sistem HAKI yang sekarang," kata Kasubdit Kerjasama Internasional, Dede Mia Yusanti kepada primaironline.com, Selasa (7/9).

Menurutnya, hal tersebut menghindari main klaim atas warisan budaya. Namun, Dede mengungkapkan, bahwa untuk pengaturannya saat ini pemerintah belum mempunyai mekanisme yang tepat.

Badan Pengawas Penilihan Umum (Bawaslu) menginginkan penguatan kelembagaan dengan mewacanakan keberadaan Bawaslu hingga tingkat kabupaten atau kota. Masukan ini ditujukan untuk revisi UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelengaraan Pemilu.

Ketua Bawaslu, Nur Hidayat Sardini mengatakan ada harapan mengemuka bahwa lembaga ini harus memiliki peran signifikan dalam penyelenggaraan Pemilu. “Sehingga mendesak bagi lembaga ini untuk diperkuat sejumlah karakternya,” jelas Nur Hidayat Sardini, dalam siaran pers yang diterima primaironline.com, Minggu (5/9) malam.

Wacana penguatan ini merupakan hasil pembahasan mengenai revisi UU Pemilu. Selain diskui internal di Bawaslu, masukan terkait penguatan peran Bawalu juga disampaikan beberapa pihak, seperti akademisi, pemantau pemilu, kalangan pemerintah serta sejumlah Anggota Komisi II DPR RI, staf ahli dan tenaga ahli DPR RI serta pemangku kepentingan lainnya.

Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Pembahasan dan Pengesahan RUU Komponen Cadangan (Komcad) menolak pembahasan dan pengesahan pada tahun ini. Pasalnya secara umum sifat dari Komcad, dan pengangkatan anggota Komcad di dalam RUU sebenarnya bersifat wajib dan bukan sukarela.

"Hal ini terlihat dari pengaturan tentang pengangkatan Komcad sebagaimana dalam pasal 8 RUU Jo Pasal 38 RUU ayat 1 yang memberikan sanksi pidana," kata Direktur LBH Jakarta, Nurcholis di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu(1/9).

Lebih lanjut, Nurcholis mengatakan RUU ini belum mengatur mekanisme penolakan concientions objection yang secara harafiah diartikan sebagai penolakan bersungguh-sungguh sebenarnya merupakan penolakan seseorang terhadap wajib militer berdasarkan kepercayaan dan keyakinannya.

Banyaknya undang-undang (UU) yang disusupi kepentingan asing merupakan bukti bahwa fungsi legislasi dan pengawasan yang DPR sangat lemah.

“Itu kolonialisme baru dari kekuatan asing untuk menjajah dan menghisap ekonomi Indonesia,” kata Prof Sri Edi Swasono di Jakarta, kemarin. Para analis juga mengecam DPR yang malas dan cari gampangnya saja dalam melakukan proses legislasi, padahal dampaknya buruk bagi rakyat negeri ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Intelejen Negara (BIN) mensinyalir ada 72 UU yang disusupi kepentingan asing, di antaranya UU Pendidikan Nasional (No 20 Tahun 2003), UU Kesehatan (No 23 Tahun 1992) dan UU Kelistrikan No 20 Tahun 2002.