Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, DPR akan menyampaikan beberapa usul dalam pertemuan parlemen se Asia Tenggara seperti masalah perbatasan, UU Anti Money Laundering, Millenium Development Goals (MDGs).

"DPR akan menyampaikan beberapa usulan terkait perkembangan yang terjadi di negara-negara ASEAN, seperti masalah perbatasan, masalah UU Anti Money Laundering dan banyak masalah lain yang berkaitan dengan kepentingan Indonesia," kata Marzuki Alie, Jakarta, Senin.

Menurut Marzuki, DPR akan memperjuangkan penyeragaman dan kesamaan UU Anti Money Laundering agar bisa diterapkan di negara-negara Asia Tenggara.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No 8 dan 9 Tahun 2006 yang mengatur kebebasan dan hak asasi beribadah harus dicabut. Peraturan yang merupakan revisi dari Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri No 1 Tahun 1969 tersebut dinilai tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia, yakni UUD 1945, yang menjamin kebebasan memeluk agama di Indonesia.

"Ada tiga alasan mengapa PBM itu harus dicabut. Pertama, dari segi konstitusi tidak memenuhi syarat. Kedua, dari segi prosedur tidak ada kedudukan. Ketiga, berdasarkan substansi isinya tidak benar," ucap Jacobus Mayong Padang, aktivis Pembela Kebebasan Beragama dan Keutuhan Republik Indonesia, dalam dialog terbuka "Mengapa PBM Harus Dicabut?", Senin (20/9/2010) di Jakarta.

Hakim konstitusi Achmad Sodiki meminta pemohon uji materi UU Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda memperkuat sudut pandang dan memperkuat dalil dalam permohonannya.

"Saudara juga berhak mengajukan saksi ahli yang akan memperkuat dalil permohonan karena nantinya kasus ini kita akan mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang," kata Sodiki dalam sidang perbaikan permohonan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (16/9).

Permohonan itu diajukan oleh pensiunan pegawai negeri sipil (PNS), Dominikus Dagang, yang diberhentikan secara hormat bukan atas permintaan sendiri lewat SK Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek). Keputusan itu didasarkan pada SK Mendagri No. SK. 816-1326 tertanggal 16 April 1984 dimana Dominikus dijatuhi hukuman disiplin itu.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai perjalanan ke luar negeri sejumlah anggota DPR dengan dalih studi banding dinilai semakin merusak citra.

Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, mengatakan, perjalanan ke luar negeri anggota DPR menjadi puncak kekesalan masyarakat terhadap prilaku anggota dewan, setelah sejumlah skandal korupsi termasuk rencana pembangunan Gedung DPR senilai Rp1,6 triliun.

Dikatakannya, studi banding terkait pembahasan RUU seharusnya cukup dilakukan oleh staf ahli DPR. Sedangkan anggota DPR seharusnya fokus saja terhadap pembahasan RUU, mengingat beban legislasi DPR sangat banyak.

Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang kerukunan beragama dinilai perlu ditingkatkan menjadi undang-undang (UU) sehingga memiliki kekuatan hukum tetap, bukannya dicabut. "Pencabutan PBM tidak menyelesaikan masalah, bahkan perlu ditingkatkan menjadi undang-undang," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan di Jakarta, Kamis, (16/9).

Tuntutan sejumlah pihak untuk mencabut PBM Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama muncul menyusul kasus penganiayaan anggota jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Indah, Bekasi pada Ahad (12/9). PBM Nomor 8 dan 9 tahun 2006 Tentang Kerukunan dan Keharmonisan Antar Umat Beragama, menurut Amidhan, bukan semata dikeluarkan pemerintah tapi merupakan hasil kesepakatan majelis seluruh agama di Indonesia.