Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

DPR akan segera merevisi Undang-Undang Kejaksaan terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU 16/2004 tentang Kejaksaan tahun depan.

"Ya, Komisi III DPR akan secepatnya merevisi UU Kejaksaan. Pembahasan revisi UU itu akan dibahas 2011," kata anggota Komisi III DPR RI Nasir Jamil di Jakarta, Ahad (26/9).

Menurut dia, revisi UU Kejaksaan itu difokuskan pada soal pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

"Yang menjadi perhatian soal pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung, karena masih rancu dan menimbulkan multitafsir," kata Nasir.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencabutan Hendarman Supandji dari jabatan Jaksa Agung dinilai sudah tepat. Namun, MK juga harusnya memberikan kepastian soal teknis jabatan Jaksa Agung.

"Keputusan MK itu sudah tepat karena memang tak ada ketegasan dalam undang-undang kejaksaan yang mengatur jabatan Jaksa Agung," ujar Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Hasril Hentarto saat dihubungi Republika.

Menurut Hasril, MK juga harus menjelaskan bagaimana semestinya jabatan Jaksa Agung. Seperti, berapa lama ia bisa menjabat, dan bagaimana kedudukannya disandingkan dengan menteri. "MK kan bisa memberi pertimbangan berdasarkan hukum ketatanegaraan dan perundang-undangan. Nanti biar DPR yang melegalkan," lanjut dia.

MPR menghimbau semua pihak untuk menghargai dan menaati  putusan Mahkamah Konstitusi soal legalitas jabatan Jaksa Agung.  Wakil Ketua  MPR Hajriyanto Tohari menegaskan, jika  pemerintah, dalam hal ini Presiden, tak menaati putusan tersebut maka akan menimbulkan preseden buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya.

"Jika kita melihat dari persepektif Undang-Undang Dasar Konstitusi, kita memberi kewenangan terhadap MK untuk mengeluarkan keputusan persidangan dimana keputusan itu diberi bobot bersifat final dan mengikat," kata Hajriyanto kepada wartawan di Senayan, Jakarta, Jumat 24 September 2010.

Karenanya, kata Hajriyanto,  jika keputusan MK tidak dilaksanakan akan memberi preseden yang buruk bagi konstitusi. Karena pengabaian terhadap putusan tersebut dikhawatirkan dapat menjadi contoh bagi pihak lain untuk melakukan pengabaian yang sama di masa depan.

Revisi UU 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu tak boleh gagal. Pembahasan pasal krusial harus tetap dituntaskan.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow mengatakan DPR tidak boleh menyederhanakan revisi hanya persoalan independensi dari penyelenggara pemilu. Perdebatan tentang keterlibatan partai politik (parpol) dalam lembaga penyelenggara Pemilu bukan hal substantif sehingga tak bisa membatalkan rencana revisi UU 22/2007.

"DPR tidak boleh memahami revisi ini sebagai kepentingan sesaat. Soal keterlibatan partai politik bukan problem substantif," tegasnya ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (22/9).

Indonesia Maritime Institute (IMI) mendesak DPR RI untuk segera menyelesaikan dan mengesahkan RUU Kelautan.

"Undang-Undang Kelautan merupakan hal yang sangat vital bagi republik ini, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia," kata Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute, Paonganan, di Jakarta, Minggu (19/9).

RUU Kelautan merupakan program legislasi DPR RI yang harusnya selesai dalam tahun 2010 sesuai dengan Prolegnas 2010 – 2014, namun hingga kini belum ada pembahasan konfrehensif yang dilakukan oleh DPR RI khususnya Komisi IV yang membidangi masalah kelautan.