Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Dewan Perwakilan Rakyat didesak merancang UU soal penghapusan kekerasan seksual. Hal ini merespons maraknya tindak kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi belakangan ini.

Forum Pengadaan Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan mencatat, ada sejumlah kejahatan seksual yang memprihatinkan.

Beberapa hari belakangan, publik dikejutkan dengan peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan terhadap siswi SMP bernama YN (14) di Bengkulu yang diperkosa 14 remaja.

Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi ditargetkan rampung pada Oktober 2016.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Rosarita Niken Widiastuti mengatakan, pemerintah akan menyelesaikan draf RUU Perlindungan Data Pribadi di Oktober 2016. Lalu, akan dibahas dengan DPR.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengatakan wacana hukuman kebiri bagi predator kekerasan seksual terhadap anak masih dalam pembahasan oleh pemerintah.

"Saya tidak tahu, karena saya belum dengar hasil dari Menteri (Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan). Katanya minggu ini atau minggu depan akan ada pembahasan perppu kebiri," kata Yohana di kantor Kementerian PPPA, Jakarta, Selasa.

Jakarta, 11/4/2016, Berlangsung sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 mengenai "Pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b] dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 26A] yang menurut anggapan pemohon bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28 D Ayat (1), dan Pasal 28 I Ayat (4)  UUD 1945". Berdasarkan penjelasan dan argumentasinya Pemerintah berpendapat bahwa:

LAMBANNYA pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty dapat mengganggu agenda kerja DPR dan pemerintah dalam membahas APBN-P 2016. Alotnya pembahasan RUU itu mengindikasikan tarik menarik kepentingan antara fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah.

"DPR sadar pemerintah butuh agar RUU ini segera disahkan. Patut diduga ini dijadikan alat politik transaksional oleh fraksi-fraksi di DPR. Bisa jadi ini juga balasan terhadap penundaan pembahasan revisi UU KPK oleh pemerintah," ujar peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Bambang Abdul Sahid di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (7/4).