Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Kamis, 31 Maret 2016,

Mahkamah Konstitusi  Republik Indonesia telah melaksanakan 3 (tiga) sidang perkara, dengan  putusan sebagai berikut:

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi  Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

 

Download Putusan :

1. Putusan Nomor : 3_PUU-XIII_2015

2. Putusan Nomor : 134_PUU-XIII_2015

3. Putusan Nomor : 26_PUU-XIV_2016

Menjelang habis masa jabatannya anggota MPR RI tengah membahas perubahan tata tertib MPR RI berkaitan dengan perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan akan disahkan pada Sidang Umum MPR bulan September mendatang.

"Pembahasan ini karena implipikasi perubahan UU MD3 sebagai bahan persiapan MPR untuk mengadakan sidang umum untuk mengubah peraturan tatib MPR.

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang.

"RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui DPR RI pada masa persidangan berikutnya, pada Agustus 2014," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya, pada diskusi "Forum Legislasi: RUU RTRI" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah Direktur Utama RRI Niken Widiastuti dan Direktur Teknik TVRI Syahrullah.

Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perbankan DPR RI sepakat untuk membatasi bank asing yang beroperasi di Indonesia dan mengharuskan seluruh bank berbadan hukum Indonesia.

"Bank asing tidak boleh bentuk cabang, harus PT Indonesia yang berbadan hukum Indonesia," kata Ketua Panitia Kerja RUU Perbankan Harry Azhar Azis di Batam, Minggu.

Kebijakan itu dibuat untuk melindungi konsumen bank asing agar tidak dirugikan bila tiba-tiba bank itu mengalihkan asetnya ke luar negeri.

RUU Keinsinyuran segera dibawa ke pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU Keinsinyuran. RUU ini sangat penting dan strategis untuk penguasaan IPTEK oleh para tenaga insinyur Indonesia. Penguatan daya saing dan standardisasi insinyur pun telah dirumuskan secara konfrehensif.

Rapat terakhir yang dipimpin Ketua Pansus RUU Keinsinyuran Rully Chairul Azwar (F-PG), di DPR, Jakarta, Rabu, mendengarkan pandangan akhir mini fraksi-fraksi yang hadir.