Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

ASOSIASI Pengajar Hukum Tata Negara menyepakati tiga rekomendasi dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-4 di Jember, Jawa Timur. “Konferensi ini menghasilkan tiga rekomendasi yang akan diolah lebih lanjut,” ujar Ketua KNHTN Mahfud MD dalam acara penutupan konferensi, kemarin.

Jember - Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, menilai produk regulasi di Indonesia belum tertata dengan baik. Produk regulasi di Tanah Air terlalu banyak dan menjadi tidak efisien.

Dukungan pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang disuarakan sejumlah ormas. Pendapat ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat di Komisi II DPR.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembangunan Karakter atau yang lebih dikenal dengan Perpres Full Day School (sekolah lima hari). Perpres akan diterbitkan Rabu besok.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang (UU).