Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembangunan Karakter atau yang lebih dikenal dengan Perpres Full Day School (sekolah lima hari). Perpres akan diterbitkan Rabu besok.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang (UU).

Lambatnya penyelesaian RUU Pemilu diduga karena adanya kepentingan politik jangka pendek. Padahal, sudah saatnya Indonesia membangun sistem building konstitusi yang lebih baik untuk jangka panjang.

"Kalau dilihat dari tarik menarik yang ada, ini kan semuanya (RUU Pemilu) masih jadi kepentingan jangka pendek," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat 14 Juli 2017.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie meminta perdebatan penerbitan Perppu nomor 2 tahun 2017 diakhiri. Perdebatan semestinya diselesaikan melalui jalur konstitusional dan hukum.

"Jadi ini masalah kontroversial ini biarlah diperdebatkan di akademis," kata Jimly, Sabtu 15 Juli 2017.

Jakarta - Pemerintah berencana merevisi PP 99/2012 tentang hak warga binaan dan Lapas untuk mengatasi over kapasitas Lapas. Saat ini proses revisi PP tersebut telah final, menunggu persetujuan presiden.

"PP 99 yang direvisi sudah mencapai taraf final. Insya Allah kita sudah dorong ke Setneg, tinggal menunggu persetujuan presiden," ujar Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana saat berkunjung ke Lapas Wirogunan, Jalan Taman Siswa, Yogyakarta, Rabu (17/5/2017).