Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Jakarta - Pemerintah berencana merevisi PP 99/2012 tentang hak warga binaan dan Lapas untuk mengatasi over kapasitas Lapas. Saat ini proses revisi PP tersebut telah final, menunggu persetujuan presiden.

"PP 99 yang direvisi sudah mencapai taraf final. Insya Allah kita sudah dorong ke Setneg, tinggal menunggu persetujuan presiden," ujar Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana saat berkunjung ke Lapas Wirogunan, Jalan Taman Siswa, Yogyakarta, Rabu (17/5/2017).

Yogyakarta - Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana, meninjau Lapas Wirogunan, Yogyakarta. Peninjauan ini dilakukan untuk mengkaji regulasi apa yang perlu diperbaiki terkait tata kelola lapas.


"Ini rutin. Dalam rangka pembinaan dan monitoring, dan memperbaiki regulasi. Regulasi apa saja yang perlu diperbaiki terkait dengan tata kelola lapas," kata Widodo kepada wartawan di Lapas Wirogunan, Jalan Taman Siswa, Yogyakarta Rabu (17/5/2017).

 

 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dirjen Peraturan Perundang-undangan (PP) Kemenkumham Widodo Ekatjahjana melakukan kunjungan ke Lapas Wirogunan pada Rabu (17/5/2017).

 

 

 

Kunjungan dimaksudkan untuk mengkaji sisi regulasi dan pemenuhan hak-hak warga binaan yang diatur dalam PP 99 tahun 2012 tentang pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap napi perkara kejahatan luar biasa yaitu, korupsi, narkotika, dan terorisme.

Dirjen Peraturan Perundang-undangan (PP) Kemenkumham Widodo Ekatjahjana (tengah) bersama Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Wirogunan Suherman (kiri) berbincang dengan warga binaan di Lapas Kelas II Wirogunan, Yogyakarta, DI Yogyakarta, Rabu (17/5/2017). Kunjungan tersebut dalam rangka perbaikan manajemen lapas, guna mengkaji sisi regulasi dan pemenuhan hak-hak warga binaan yang diatur dalam PP 99 tahun 2012 tentang pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap napi perkara kejahatan luar biasa yaitu, korupsi, narkotika, dan terorisme. (ANTARA /Hendra Nurdiyansyah).

 

sumber : http://www.antaranews.com/foto/108455/kunjungan-dirjen-pp-kemenkumham

Keluhan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong menyatakan investasi terhambat karena over regulasi dalam 5 bulan terakhir. Keluhan itu diminta jangan dianggap sebagai angin lalu. Presiden harus bertindak segera mencari solusi atas masalah yang ada.

"Presiden harus serius melakukan reformasi regulasi," kata ahli hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Oce Madril saat dihubungi detikcom, Kamis (27/4/2017).