Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, tak ada kewajiban bagi presiden yang kembali maju pada pilpres untuk cuti atau mengundurkan diri dari jabatannya. Undang-undang, katanya, tak mengatur keharusan bagi presiden petahana untuk cuti atau mundur.

Dukungan pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang disuarakan sejumlah ormas. Pendapat ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat di Komisi II DPR.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembangunan Karakter atau yang lebih dikenal dengan Perpres Full Day School (sekolah lima hari). Perpres akan diterbitkan Rabu besok.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang (UU).

Lambatnya penyelesaian RUU Pemilu diduga karena adanya kepentingan politik jangka pendek. Padahal, sudah saatnya Indonesia membangun sistem building konstitusi yang lebih baik untuk jangka panjang.

"Kalau dilihat dari tarik menarik yang ada, ini kan semuanya (RUU Pemilu) masih jadi kepentingan jangka pendek," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat 14 Juli 2017.