LEMBARAN NEGARA
Peraturan Pemerintah

Tabel BN | Tabel LN | Tabel PERDA

help Cari Judul Peraturan:
Judul Peraturan
help Cari Kata/Frasa dalam Peraturan:
Frasa dalam peraturan
Tahun


Data: 4798
Hlm: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160]
NO JENIS NOMOR JUDUL/TENTANG LN TLN TANGGAL DIUNDANGKAN HTML FILE PDF FILE
1. PP 1 TENTANG DAN MULAI BERLAKUNJA UNDANGUNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH 10-10-1945
2. PP 2 HA MASIH TETAP BERLAKUNYA SEGALA BADANBADAN NEGARA DAN PERATURAN YANG ADA SAMPAI BERDIRINYA NEGARA REPUBLIK INDONESIA SELAMA BELUM ADA YANG BARU 1945
3. PP 3 PERATURAN TENTANG PEMBERIAN AMPUN KEPADA ORANG HUKUMAN PADA HARI MULIA BERDIRINYA REPUBLIK INDONESIA 1945
4. PP 1 BANK RAKYAT INDONESIA 22-02-1946
5. PP 2 SUSUNAN DAN PEMILIHAN ANGGOTA KOMITE NASIONAL PUSAT 18-04-1946
6. PP 3 PEMBENTUKAN BADAN PEYELENGGARA PERUSAHAAN GULA 21-05-1946
7. PP 4 PEMBENTUKAN PUSAT PERKEBUNAN NEGARA 06-06-1946
8. PP 5 PEMBENTUKAN MAHKAMAH TENTARA LUAR BIASA DI SERANG DAN PAMEKASAN 19-07-1946
9. PP 6 MENGADAKAN MAHKAMAH TENTARA AGUNG LUAR BIASA 19-07-1946
10. PP 7 PEMBERIAN PANGKAT MILITER KEPADA KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA ANGGOTA MAHKAMAH TENTARA AGUNG JAKSA TENTARA DAN PANITERA MAHKAMAH TENTARA 01-08-1946
11. PP 8 PENETAPAN HARI MULAI BERLAKUNYA HUKUM PIDANA UNTUK DAERAH PROPINSI SUMATERA 08-08-1946
12. PP 9 SUSUNAN PERATURAN AKAN MENJALANKAN UNDANG UNDANG TAHUN 1946 NO 12 DARI HAL PEMBAHARUAN SUSUNAN KOMITE NASIONAL PUSAT 18-09-1946
13. PP 10 PEMBENTUKAN KANTOR PUSAT PEMILIHAN UNTUK MENJALANKAN ADMINISTRASI PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 26-09-1946
14. PP 11 MENCABUT PERATURAN NOMOR 6 TAHUN 1946 TENTANG MAHKAMAH TENTARA AGUNG LUAR BIASA
15. PP 1 MENETAPKAN TARIP BEA KELUAR 06-01-1947
16. PP 2 PEMBENTUKAN BADAN INDUSTRI NEGARA YANG BERKEWAJIBAN MENGURUS DAN MENGATUR PERINDUSTRIAN 18-02-1947
17. PP 3 MENGUBAH BENTUK MATERAI TEMPEL MATERAI DAGANG DAN MATERAI UPAH 10-03-1947
18. PP 4 MENGADAKAN MAHKAMAH TENTARA LUAR BIASA DI PURWAKARTA SUKABUMI SIBOLGA DAN KOTARAJA 14-03-1947
19. PP 5 MEMBERI KETENTUAN TENTANG KEWARGAAN NEGARA SESEORANG 26-03-1947
20. PP 6 MENGHAPUSKAN LARANGAN KELUAR MASUK BARANG DARI DAN KE DAERAH 30-03-1947
21. PP 7 PERMOHONAN GRASI 14-04-1947
22. PP 8 PEMERINTAHAN SUMATERA 28-04-1947
23. PP 9 KANTOR URUSAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN REPUBLIK INDONESIA 30-04-1947
24. PP 10 PERATURAN SUMPAH JABATAN HAKIM JAKSA PANITERA SERTA PANITERAPENGGANTI PADA PENGADILAN TENTARA 08-05-1947
25. PP 11 MENGURUS BARANGBARANG YANG DIRAMPAS DAN BARANGBARANG BUKTI 08-05-1947
26. PP 12 PERATURAN BADAN EXPLOITASI TAMBANG NEGARA 29-05-1947
27. PP 13 ONGKOS JALAN UNTUK PEGAWAI NEGERI YANG MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS 29-05-1947
28. PP 14 PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA BEKAS PEGAWAI NEGERI SERTA JANDA DAN ANAK PIATUNYA 10-06-1947
29. PP 15 PENYELENGGARAAN TATA USAHA KEUANGAN DI TIAPTIAP KEMENTERIAN 10-06-1947
30. PP 16 INSTRUKSI UNTUK WALIKOTA DI SELURUH INDONESIA 14-06-1947
* Warna merah peraturan sudah dicabut

ke atas