LEMBARAN NEGARA
Peraturan Presiden

Tabel BN | Tabel LN | Tabel PERDA
help Cari Judul Peraturan:
Judul Peraturan
help Cari Kata/Frasa dalam Peraturan:
Frasa dalam peraturan
Tahun

Data: 1914
Hlm: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64]
NO JENIS NOMOR JUDUL/TENTANG LN TLN TANGGAL DIUNDANGKAN HTML FILE PDF FILE
1. PERPRES 8 BADAN PUSAT INTELLIGENCE
2. PERPRES 14 DEWAN ANGKATAN LAUT
3. PERPRES 15 DEWAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
4. PERPRES 6 DEWAN URUSAN PEGAWAI
5. PERPRES 13 FRONT NASIONAL
6. PERPRES 9 KENAIKAN GAJI POKOK MENURUT P.G.M. 1956 SERTA PERUBAHAN BEBERAPA JENIS TUNJANGAN BAGI ANGGOTA TENTARA DAN PENGHAPUSAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN C.Q. HAK KESEJAHTERAAN KEPADA TENAGA AHLI KESEHATAN DIDALAM LINGKUNGAN ANGKATAN PERANG DAN PEMBERIAN TAMBA
7. PERPRES 10 LARANGAN BAGI USAHA PERDAGANGAN KECIL DAN ECERAN YANG BERSIFAT ASING DILUAR IBU KOTA DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DAN II SERTA KARESIDENAN
8. PERPRES 2 LARANGAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK BAGI PEJABAT NEGERI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
9. PERPRES 5 NAMA JABATAN, GELAR, KEDUDUKAN DAN PENGHASILAN KEPALA DAERAH SERTA KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
10. PERPRES 1 PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS KEGIATAN APARATUR NEGARA
11. PERPRES 3 PENGUBAHAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 1959 (LEMBARAN-NEGARA NO. 82 TAHUN 1959)
12. PERPRES 16 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PRESIDEN PERATURAN PRESIDEN NO. 14 TAHUN 1959
13. PERPRES 11 SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG
14. PERPRES 12 SUSUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
15. PERPRES 4 SYARAT-SYARAT PENDIDIKAN, KECAKAPAN DAN PENGALAMAN DALAM PEMERINTAHAN BAGI KEPALA DAERAH
16. PERPRES 7 WAJIB LATIHAN BAGI PEJABAT NEGERI WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA
17. PERPRES 8 DEWAN BAHAN MAKANAN
18. PERPRES 12 DEWAN PERTEKSTILAN
19. PERPRES 4 KEKAYAAN YANG DIKELOLA OLEH PANITYA UNTUK MENYELESAIKAN URUSAN PEMULIHAN HAK
20. PERPRES 17 KOPRA
21. PERPRES 2 NAMA JABATAN DAN GELAR, KEDUDUKAN, PENGHASILAN DAN LARANGAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT I
22. PERPRES 15 ORGANISASI PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
23. PERPRES 10 PAKAIAN DINAS DAN TANDA PANGKAT KEPALA-KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT I
24. PERPRES 6 PEMBENTUKAN DEWAN ANGKUTAN DARAT
25. PERPRES 11 PEMBENTUKAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
26. PERPRES 5 PEMBENTUKAN PROPINSI ADMINSTRATIF SULAWESI UTARA DAN PROPINSI ADMINISTRATIF SULAWESI SELATAN
27. PERPRES 1 PEMBERIAN "UANG JASA" KEPADA BEKAS KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE
28. PERPRES 18 PEMBERIAN GANJARAN (PREMI) KEPADA ORANG-ORANG YANG TELAH MEMBERIKAN JASANYA DALAM PENGUSUTAN BEBERAPA TINDAK PIDANA
29. PERPRES 27 PEMBERIAN HADIAH ILMIAH
30. PERPRES 26 PEMBERIAN HADIAH SENI
* Warna merah peraturan sudah dicabut

ke atas