Majalah dan Jurnal Ditjen PP

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 3 Tahun 2016. Pada penerbitan edisi ini redaksi telah berusaha untuk memuat artikel-artikel yang telah kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 3 Tahun 2016 memuat 10 (sepuluh) artikel yang menyajikan berbagai kajian.

Artikel pembuka pada Jurnal edisi kali ini mengangkat tema mengenai pemilihan Kepala Daerah yang demokratis berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013. Dalam artikel ini penulis mempertanyakan mengenai frasa demokratis yang dianggap menimbulkan polemik di dalam penerapannya, apakah maknanya bahwa Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau ada cara-cara lain. Artikel berikutnya membahas mengenai fungsi legislasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Artikel ini memandang perlunya penguatan fungsi legislasi dari DPD, sehingga DPD tidak hanya sekedar menjadi co-legislator bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penjatuhan pidana mati pada terpidana kasus bandar narkoba; Freddy Budiman juga menjadi tema yang diangkat dalam salah satu artikel Jurnal edisi kali ini. Di sini disoroti mengenai penjatuhan hukuman mati bagi bandar narkoba di Indonesia dan hukuman mati bagi bandar narkoba ditinjau dari aspek hak asasi manusia. Kemudian dibahas pula mengenai kedaulatan hukum di Indonesia pada masa transisi. Kedaulatan hukum di masa transisi ini menjadi penting karena akan menentukan arah penegakan hukum di Indonesia, apakah akan berjalan lebih baik atau akan kembali ke masa lalu yang kelam.

Indonesia adalah salah satu negara hukum yang menganut sistem parlemen bikameral, sehingga dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangannya juga harus mengacu pada prinsip-prinsip bicameralisme. Salah satu artikel dalam Jurnal kali ini membahas mengenai bagaimana proses checks and balances dalam pembentukan undang-undang di 5 (lima) negara kesatuan, yang salah satunya adalah Indonesia. Masih terkait dengan Indonesia sebagai negara hukum, selanjutnya dibahas pula mengenai pentingnya penguatan kesadaran berkonstitusi rakyat Indonesia. Konstitusi sebagai hukum dasar utama dan merupakan hasil representatif kehendak seluruh rakyat, haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip yang timbul adalah bahwa setiap tindakan, perbuatan, dan/atau aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi tidak boleh bertentangan dengan basic rights dalam konstitusi itu sendiri.

 

Selain mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat pula artikel yang membahas mengenai proses penyusunan program pembentukan peraturan daerah. Dalam artikel ini Penulis menyoroti mengenai permasalahan yang timbul dalam praktek penyusunan program pembentukan peraturan daerah, diantaranya bahwa penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah belum didasarkan pada skala prioritas; program pembentukan peraturan daerah hanya berisi daftar judul rancangan peraturan daerah tanpa didasarkan atas kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik rancangan peraturan daerah. Permasalahan terkait Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini sedang menjadi isu hangat, diangkat dalam salah satu artikel yang khususnya menyoroti mengenai pembinaan narapidana koruptor di Lembaga Pemasyarakatan.

Partai buruh merupakan salah satu bentuk partai politik yang berkaitan erat dengan isu perjuangan nasib kaum buruh. Keberadaan partai buruh ini memiliki sejarah yang panjang dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Artikel dalam jurnal edisi kali ini membahas beberapa hal terkait dengan eksistensi partai buruh di Indnesia, yang ternyata eksistensinya sangat dipengaruhi oleh faktor politik hukum yang dijalankan oleh pemerintah yang berkuasa. Dan artikel penutup pada

jurnal edisi kali ini, membahas mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dikaitkan dengan upaya untuk melindungi hak konstitusional warga negara.

Pada Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 3 Tahun 2016 redaksi mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dr. Zainul Daulay, S.H.,M.Hum., Dr. Lita Tyesta Alw., S.H.,M.Hum., dan Dr. M.Ilham Hermawan, S.H.,M.H. yang telah turut berpartisipasi sebagai pembaca ahli (Mitra Bestari).

Saran dan kritik pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan isi Jurnal Legislasi Indonesia serta sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan dari pembaca sangat kami harapkan.

Salam, Redaksi

 File : Download