Majalah dan Jurnal Ditjen PP

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 2 Tahun 2016. Pada penerbitan edisi ini redaksi telah berusaha untuk memuat artikel-artikel yang telah kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 2 Tahun 2016 memuat 10 (sepuluh) artikel yang menyajikan berbagai kajian.

Jurnal kali ini diawali dengan artikel yang membahas mengenai batasan pilihan pembentuk undang-undang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan tafsir putusan Mahkamah Konstitusi. Artikel ini mempertanyakan mengapa suatu undang-undang yang telah di bahas bersama dan disetujui oleh DPR dan Presiden dan pembentukannya telah sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi karena ketentuan-ketentuan didalam suatu undang-undang dianggap bertentangan (inkonstitusional) dengan UUD 1945.

Artikel selanjutnya mengangkat tema mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, yang membahas mengenai kesiapan kelembagaan dan regulasi pendukung sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai refleksi tahun kedua masa berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, dibahas pula mengenai dampak pemberian remisi bagi narapidana kasus narkotika terkait dengan putusan pidana yang dijatuhkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Tema mengenai Mahkamah Konstitusi kembali diusung pada artikel selanjutnya, yaitu terkait dengan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Pembahasan dalam artikel ini mengarah pada kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang secara materiil karena materi muatannya sama dengan undang-undang. Sedangkan pengujian secara formil seyogianya menjadi kewenangan Mahkamah Agung karena peraturan pemerintah pengganti undang-undang secara formal bentuknya adalah peraturan pemerintah.

Jurnal kali ini juga memuat artikel yang membahas mengenai kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan, dengan menyorotinya dari sisi perlunya pembentukan peraturan daerah mengenai hal tersebut. Terdapat pula tulisan yang mengulas mengenai kewenangan desa dan penetapan peraturan desa. Seperti diketahui bahwa sejak tahun 2009 Kementerian Dalam Negeri telah melakukan proses evaluasi terhadap 9000 (sembilan ribu) Peraturan Daerah yang bermasalah dan dibatalkan karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan menghambat iklim usaha.  Korelasinya adalah agar tidak terjadi hal yang sama, maka peningkatan pengetahuan terhadap kewenangan dan bentuk peraturan desa adalah hal yang harus dimiliki oleh Pemerintah Desa, sehingga dapat menghasilkan Peraturan Desa yang berkualitas.

Berikutnya dibahas pula mengenai perlunya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Kemudian terdapat pula artikel yang mengangkat tema mengenai penerapan asas kepastian hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Peraturan Mahkamah Kostitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.

Hak tradisional masyarakat hukum adat menjadi tema selanjutnya yang dibahas dalam salah satu artikel dalam Jurnal edisi kali ini. Artikel ini mengaitkan hal tersebut dengan pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dan artikel penutup pada Jurnal edisi kali ini, membahas mengenai kedudukan Wakil Menteri dalam sistem penyelenggaraan pemerintah negara menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pada Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 2 Tahun 2016 redaksi mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Prof.Dr. Saldi Isra, S.H.,MPA., Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H.,M.Hum., dan Dr. M.Ilham Hermawan, S.H.,M.H. yang telah turut berpartisipasi sebagai pembaca ahli (Mitra Bestari).

Saran dan kritik pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan isi Jurnal Legislasi Indonesia serta sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan dari pembaca sangat kami harapkan.

Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 2 Tahun 2016 : download